CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.511.000   -3.000   -0,12%
  • USD/IDR 18.273   4,00   0,02%
  • IDX 5.194   -53,74   -1,02%
  • KOMPAS100 667   -8,29   -1,23%
  • LQ45 540   -4,84   -0,89%
  • ISSI 164   -2,21   -1,33%
  • IDX30 307   -2,47   -0,80%
  • IDXHIDIV20 417   -2,45   -0,58%
  • IDX80 77   -0,90   -1,16%
  • IDXV30 113   -0,88   -0,78%
  • IDXQ30 104   -0,80   -0,76%

DPR minta aplikator transportasi online ikut tanggung jawab kalau ada kecelakaan


Kamis, 20 Februari 2020 / 13:18 WIB
ILUSTRASI. Dua orang pengemudi ojek online berbincang di Jalan Thamrin, Jakarta, Senin (17/2/2020). DPR saat ini tengah menggodok gawe besar yakni Revisi Undang-Undang no 22/2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.


Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Tendi Mahadi

"Kami mengharapkan status kami soal kemitraan itu tercantum dalam UU. Selama ini kan dianggap mitra di bawah aplikator padahal kami sediakan mobil, bensin, handphone sehingga harusnya kami sejajar," ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta posisi sejajar dalam menentukan aturan baik itu mengenai putus mitra (PM) hingga skema tarif bisa dibahas bipartid.

Baca Juga: KPPU hadirkan ahli hukum dalam agenda sidang Grab Indonesia

Karena status mitra berbeda dengan karyawan juga perlu dibahas mengenai hak dan kewajiban yang setara yang mengikat dengan prosedur yang jelas dan transparan.

"Kami tekankan ke DPR terkait revisi UU LLAJ ini untuk memasukkan status kemitraan kami dengan operator sehingga tidak ada lagi PM dan aturan yang semena-mena," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×