Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VII DPR RI mendukung PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berperan sebagai agregator gas di Indonesia. Di saat bersamaan, Komisi yang membidangi energi itu meminta supaya PGN bisa melakukan inovasi dan terobosan bisnis pada kegiatan penyaluran gas guna memperkuat perannya tersebut.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menyatakan, sebagai agregator gas, PGN akan mengelola alokasi gas dari pemasok di dalam negeri dan menyalurkannya kepada pengguna akhir untuk rumah tangga, transportasi, komersial, industri dan pembangkit listrik melalui infrastruktur yang dimiliki dan dioperasikannya.
"Komisi VII DPR RI mendukung PT PGN Tbk untuk menjadi agregator gas bumi di Indonesia," kata Ramson yang memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dan PGN, yang digelar Senin (6/7).
Baca Juga: Volume pengangkutan anjlok, PGN minta relaksasi kontrak take or pay ke tahun depan
Lebih lanjut, dalam meningkatkan pemanfaatan gas, Ramson nilai PGN bisa melakukan sejumlah inovasi. Seperti bekerjasama dengan PT PLN (Persero) untuk membangun pembangkit tenaga gas skala kecil.
"PGN Bisa bekerjasama dengan PLN membangun pembangkit small scale, gasnya disuplai dari PGN," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam mengatakan, sebagai agregator gas PGN harus membuat terobosan untuk membuka peluang bisnis baru pada sektor gas di Indonesia.
Ridwan mencontohkan terobosan yang bisa dilakukan PGN adalah dengan mengolah gas bumi menjadi bahan baku Liquified Petroleum Gas (LPG). Dia memandang, jika PGN mampu menggarap gagasan tersebut akan membawa dampak positif bagi negara.
Pasalnya, dengan kebutuhan LPG yang semakin meningkat, maka subsidi untuk LPG pun bakal terus bertambah. "Kita menaikkan volume LPG 3 Kg 7,5 juta m3 dari 7 juta. kalau tidak salah kenaikannya subsidinya Rp 2 triliun total Rp 5 triliun," tutur Ridwan.
Menurutnya, sub holding gas BUMN berkode emiten PGAS di Bursa Efek Indonesia ini juga bisa memperluas jangkauan penyaluran dengan sejumlah inovasi, seperti penyaluran gas alam cair (LNG) dengan ISO tank atau truck pembawa gas.
Direktur Utama PGN Suko Hartono mengatakan bahwa PGN ingin bisa menjadi agregator gas bumi. Pasalnya, saat ini 80% volume gas PGN termasuk ke dalam penugasan yang harganya sudah ditentukan oleh pemerintah. Mulai dari harga penugasan jaringan gas rumah tangga, industri, maupun untuk sektor kelistrikan ke PT PLN (Persero).
Dengan menjadi agregator gas nasional, PGN bisa mengelola portofolio berbagai pasokan gas yang dapat diintegrasikan dari hulu, ke infrastruktur, kemudian sampai ke hilir.
"Karena harga-harga di hilir sudah diatur pemerintah. Ruang gerak kami hanya 20%. Komposisinya adalah 80% dari sektor pelanggan yang kami layani, dan 20% di luar Kepmen (penugasan)," ujar Suko.
Lebih lanjut, menanggapi saran dari anggota dewan, Suko mengatakan bahwa PGN telah memiliki rencana pengembangan bisnis. Misalnya rencana hilirisasi gas ke industri petrokimia, seperti Dimethil Ether (DME) yang bisa menjadi bahan baku pengganti LPG yang sebagian besar masih impor.
Baca Juga: PGN terapkan harga gas US$ 6 per MMBTU secara proporsional di wilayah Sumatera
"Kemudian amonia dan turunannya kami batasi portofolio 5%-15% karena itu bukan bisnis kami, itu kerja sama dengan subholding kilang. Kami melihat bisa meningkatkan volume dan kami tahu bisnis di hilir," sebutnya.
Dalam upaya memperluas penyaluran gas ke konsumen rumah tangga di wilayah yang belum terdapat jaringan pipa gas, penyaluran LNG juga bisa dibawa oleh ISO tank. Proyek ini juga dapat dikerjasamakan dengan badan usaha swasta atau pengembang.
Yang terpenting, dalam menjalankan peran sebagai agregator, sub holding gas BUMN ini bisa mendapatkan kepastian pasokan gas baik dari sumur gas atau LNG. Dengan begitu, ada kepastian untuk pembelian gas.
"Jaminan suplai dari sumur gas yang ada dan LNG, jadi dari hulu ada kepastian setelah melakukan eksplorasi ada pembelinya, itu konsepnya perlu dukungan pemerintah itu menjadi penting," pungkas Suko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
