/2025/10/22/904791062.jpg "Dunia Usaha Dukung Program Sekolah Rakyat, Minta Tender Fisik Tak Monopoli BUMN Karya")
Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Forum Asosiasi Jasa Konstruksi Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas nasional Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah.
Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Andi Rukman Karumpa menilai, program ini bukan sekadar kebijakan pendidikan, melainkan lompatan peradaban strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Baca Juga: PLN: Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Masuk Dalam Alokasi RUPTL 2025-2034
“Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang telah terlalu lama membelenggu, dengan menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk diberikan tangga menuju masa depan yang lebih cerah,” ujar Andi dalam keterangannya Rabu(22/10/2025).
Andi, yang juga Ketua Umum BPP GAPENSI, menjelaskan bahwa konsep boarding school dengan jaminan makan gratis tiga kali sehari, fasilitas belajar yang memadai, serta pembentukan karakter holistik merupakan wujud tanggung jawab negara yang sejati.
Ia menilai program ini sebagai investasi terbaik dana rakyat untuk masa depan bangsa.
Namun demikian, Andi mengingatkan agar semangat luhur program tersebut tidak dicederai oleh praktik pengadaan yang tidak adil.
Baca Juga: Indonesia Bidik Investasi & Kerjasama Industri dari Innoprom 2026 Rusia
Ia menyoroti rencana pemaketan pembangunan fisik Sekolah Rakyat yang menggabungkan banyak lokasi menjadi satu paket besar, dengan nilai mencapai ratusan miliar hingga lebih dari Rp 1 triliun.
“Kami harus bersuara lantang menolak praktik pemaketan besar yang justru dapat mematikan denyut nadi perekonomian daerah. Ini berpotensi hanya menguntungkan segelintir kontraktor besar atau BUMN karya,” tegasnya.
Menurut Andi, mekanisme tender berskala besar tersebut tidak sejalan dengan semangat membangun dari akar rumput.
Syarat pengalaman proyek besar dalam tender akan mengarah hanya pada perusahaan besar, sementara pelaku usaha kecil, menengah, dan lokal tersingkir dari kesempatan untuk berpartisipasi.
“Akankah puluhan paket yang tersebar di seluruh provinsi hanya diperuntukkan bagi BUMN karya saja?” ujarnya retoris.
Baca Juga: SMGR Pasok Material dan Jasa Konstruksi untuk Proyek Perumahan Timah Properti
Ia menilai praktik semacam itu menghambat kompetisi sehat, menutup akses bagi kontraktor lokal yang justru paling memahami karakteristik daerah, dan bertentangan dengan prinsip pengadaan yang efisien serta transparan.
“Pemaketan besar bukan hanya tidak efisien karena biaya logistik dan koordinasi meningkat, tetapi juga mengaburkan pengawasan di banyak lokasi. Prosesnya menjadi tidak terbuka dan tidak adil ketika hanya pihak tertentu yang mampu ikut tender,” jelas Andi.
Oleh karena itu, Forum Asosiasi Jasa Konstruksi Indonesia mendesak pemerintah agar memecah paket pekerjaan fisik Sekolah Rakyat sesuai lokasi dan kapasitas kontraktor daerah.
“Berikan kepercayaan lebih besar kepada pengusaha lokal untuk membangun sekolah di daerahnya sendiri. Mereka paling memahami medan dan akan memastikan dana pembangunan berputar untuk kesejahteraan masyarakat setempat,” tutur Andi.
Baca Juga: Masih Ada Sekolah Tanpa Akses Air Minum dan Sanitasi, BeginI langkah Guardian
Ia menegaskan, langkah tersebut tidak hanya akan mempercepat pemerataan pendidikan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“Dengan pendekatan ini, pemerintah bukan hanya membangun sekolah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan pelaku usaha tangguh di daerah,” kata Andi menutup.
Selanjutnya: Danantara Bakal Gabungkan Aset Manajer Bank Pelat Merah, Begini Skemanya?
Menarik Dibaca: Hindari Produk Palsu, Ini Panduan Berbelanja Susu di Platform Online dari Lazada
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
