Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan penetapan harga hidrogen sebagai komoditas.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan, hingga kini belum ada regulasi yang mengatur harga hidrogen.
Alhasil, transaksi hidrogen yang berlangsung selama ini masih berbasis kesepakatan business-to-business (B2B) di sektor industri.
“Di situ masih B2B, sekarang kita sedang mengumpulkan exactly harganya bagaimana nih, gitu diaturnya,” ujar Eniya di Jakarta, Selasa (10/2).
Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Sebut BP Garap Proyek Amonia di Papua Barat
Eniya menjelaskan, pengembangan ekosistem hidrogen ke depan tidak hanya menyasar sektor industri, tetapi juga diarahkan untuk mendukung sektor energi.
Saat ini, pemanfaatan hidrogen di dalam negeri masih terbatas untuk kebutuhan industri seperti pupuk, minyak goreng, mentega, hingga deterjen.
Adapun harga hidrogen yang diperdagangkan antarpelaku industri berada di kisaran US$ 1,5 hingga US$ 3,2 per million British thermal unit (MMBTU), tergantung pada sumber produksinya.
Hidrogen yang berasal dari gas alam, misalnya, dibanderol sekitar US$ 1,8 per MMBTU.
“Kalau tidak salah US$ 1,8 per MMBTU, itu untuk gas hidrogen atau yang dari natural gas. Itu antara kalau tidak salah US$1,5, US$1,8, sampai dengan ada yang beli US$3,2 per MMBTU,” kata Eniya.
Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Temui Muhammadiyah, Bahas Peluang Izin Tambang
Meski demikian, hingga kini belum ada pemanfaatan hidrogen untuk sektor energi, termasuk pembangkit listrik. Karena itu, pemerintah tengah mematangkan regulasi resmi yang akan menjadi dasar penetapan harga hidrogen untuk kebutuhan energi.
Ke depan, harga hidrogen rencananya akan diatur melalui Keputusan Menteri ESDM agar tersedia patokan harga dalam pemanfaatan hidrogen di sektor pembangkitan.
“Khusus untuk energi belum. Kalau itu kan untuk industri tadi, harga untuk industri,” ujarnya.
Menurut Eniya, salah satu opsi paling realistis untuk membentuk acuan harga hidrogen adalah dengan mengaitkannya pada harga listrik excess atau listrik berlebih yang tidak terserap oleh sistem PT PLN.
Baca Juga: Menteri ESDM Alirkan Listrik ke 112 Rumah di Kampung Ibu Prabowo
“Jadi, kuncinya dari situ karena sekarang belum ada common harga yang muncul. Kalau PLTS bisa kita tentukan karena sudah dari dulu ada, harganya sudah di-exercise ya,” tutup Eniya.
Selanjutnya: Ekspansi Grup CUAN Membuka Ruang Pertumbuhan PTRO, Cek Rekomendasi Sahamnya
Menarik Dibaca: 15 Rekomendasi Buah untuk Diet agar Berat Badan Turun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













