Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana pemerintah Indonesia untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia dinilai tetap aman meski tensi konflik di kawasan tersebut meningkat.
Serangan Ukraina terhadap fasilitas kilang dan terminal ekspor minyak Rusia diperkirakan tidak akan mengganggu komitmen pengiriman energi ke Indonesia.
Baca Juga: Kawan Lama Perkuat Bisnis Omnichannel via Ruparupa, Bidik Pertumbuhan 2 Digit di 2026
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, luasnya wilayah Rusia serta banyaknya titik ekspor membuat gangguan di satu lokasi tidak berdampak signifikan terhadap jalur ekspor ke Asia.
“Rusia memiliki ratusan kilang dan puluhan terminal ekspor yang tersebar luas, termasuk di kawasan Arktik dan Asia Timur, yang menjadi jalur utama ekspor ke Asia,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, serangan yang terjadi lebih bersifat lokal dan cenderung berdampak pada distribusi energi ke kawasan Barat, khususnya Eropa.
“Saya rasa ini tidak akan mempengaruhi rencana ekspor minyak Rusia ke Indonesia, mungkin lebih berdampak ke Eropa,” jelasnya.
Dari sisi harga global, Wijayanto memperkirakan gangguan tersebut tidak akan memicu lonjakan signifikan pada harga minyak jenis Brent yang berpotensi membebani subsidi dalam APBN.
Baca Juga: Properti Tetap Laris! Marketing Sales Emiten Properti Tumbuh di Kuartal I-2026
Hal ini lantaran Rusia masih memiliki kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan (unutilized capacity) akibat sanksi internasional.
“Tidak akan terlalu berdampak karena yang terganggu hanya satu dari banyak terminal ekspor, sementara Rusia masih memiliki kapasitas cadangan yang besar,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai secara kalkulasi ekonomi, diskon harga minyak Rusia masih menarik meskipun terdapat risiko tambahan dari sisi logistik dan geopolitik.
Dalam kondisi keterbatasan pasokan global, Indonesia dinilai perlu memanfaatkan peluang tersebut untuk menjaga ketahanan energi nasional.
“Kita tidak punya banyak pilihan. Diskon harga tersebut masih masuk akal jika mempertimbangkan biaya transportasi, waktu pengiriman, dan risiko politik yang ada,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













