Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin memaksimalkan pemakaian subsidi liquid petroleum gas (LPG). Karenanya kini mereka ingin membuat kebijakan pengendalian LPG bersubsidi.
Walaupun belum final, ESDM sudah mengantongi empat skema pengendalian LPG subsidi. Pertama, menggunakan skema subsidi langsung menggunakan kartu seperti BLT (bantuan langsung tunai).
Skema ini perlu dana besar yang perlu ditalangi PT Pertamina dan kemudian ditagih ke Kementerian Keuangan. Untuk skema ini, perlu alokasi subsidi yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Untuk itu, kemungkinan besar skema ini sulit terlaksana tahun ini. "Agak berat karena perlu dianggarkan," kata I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Jumat (7/8).
Skema kedua, menggunakan distribusi tertutup. Dengan mekanisme ini, warga yang berhak subsidi mendapatkan kartu yang bisa digunakan untuk membeli LPG 3 kilogram (kg) dengan harga subsidi dengan sistem jatah. "Contoh warga yang berhak bisa beli tiga tabung per bulan dengan harga subsidi. Lebih dari itu beli di harga keekonomian," ujar Wiratmaja.
Ketiga, skema pembelian LPG dengan sistem finger print. Skema ini tak bisa langsung diterapkan karena butuh investasi. Untuk alat finger print ditaksir harganya mencapai Rp 1 juta per alat.
Keempat, memanfaatkan sistem kartu e-money perbankan. Wiratmaja bilang, skema ini paling mungkin digunakan. Pemerintah cukup menggandeng perbankan tanpa harus bikin sistem teknologi lagi.
"Untuk skema ini, tinggal upgrade sistem bank yang sudah ada, sehingga hitungan investasinya paling murah,” kata Wiratmaja.
Untuk skema keempat, Setyorini Tri Hutama, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas bilang, pemerintah tengah melakukan pembicaraan dengan Bank BRI dan Bank Mandiri.
Rini bilang, program pengendalian subsidi bersubsidi akan dirancang di Batam. Menurut Rini, skema keempat tak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga menguntungkan perbankan.
Sebab, pangkalan LPG harus bikin rekening bank. Walaupun Rini cenderung ke skema keempat, namun. Wiratmaja bilang, pemilihan skema baru diputuskan pekan depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
