Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Dalam gross split, lanjut Arcandra, perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara pemerintah dan kontraktor migas di perhitungkan dimuka.
Melalui gross split penerimaan negara juga menjadi lebih pasti. Pemerintah akan memperoleh bagi hasil migas dan pajak sejak proses eksplorasi hingga eksploitasi.
Sementara kendali terhadap blok migas tetap berada di tangan pemerintah. Pasalnya penentuan wilayah kerja, kapasitas produksi dan lifting serta bagi hasil migas ditentukan oleh pemerintah.
"Salah satu tujuan gross split adalah mempercepat proses eksplorasi dari sebelumnya 5-10 tahun menjadi kurang dari 5 tahun. Seperti halnya blok West Ganal yang bisa menemukan cadangan migas dalam dua tahun. Tentunya banyak penghematan jika dibandingkan, misalnya proses ekplorasi itu berlangsung sampai lima atau bahkan 10 tahun," jelasnya.
Baca Juga: Investor hulu migas ramai-ramai hengkang dari pengelolaan blok migas tanah air
Arcandra mengungkapkan, salah satu tantangan terbesar di industri migas adalah penentuan teknologi. Apalagi jika teknologi tersebut hanya dimiliki oleh kontraktor tertentu sehingga sulit dicari pembandingnya.
Namun dalam gross split faktor teknologi ini tidak lagi menjadi penghambat proses eksplorasi sebuah blok migas. Ini terjadi karena penentuan biaya sepenuhnya dilakukan oleh kontraktor, termasuk value dari teknologi yang mereka gunakan.
