Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kontribusi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terhadap bauran energi nasional (BEN) masih tergolong rendah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kontribusi PLTS baru mencapai 0,51% hingga kuartal II-2026.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus mendorong kemudahan investasi dan pengembangan ekosistem PLTS di Tanah Air.
"Kalau kita lihat PLTS masih sangat kecil sehingga dalam tahun ini berbagai program kita luncurkan, berbagai regulasi kita singkatkan untuk kemudahan investasi ekosistemnya itu bisa terfasilitasi dengan baik," ujar Eniya dalam agenda The 12th Indonesia EBTKE ConEx 2026 di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Baca Juga: Pemerintah Naikkan Target Lifting Minyak 2027,Optimalisasi Sumur Masyarakat Disorot
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program pembangunan PLTS berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp). Untuk tahap awal, pemerintah meluncurkan pembangunan PLTS dengan kapasitas 5,3 GWp.
"Program PLTS 100 gigawatt peak juga kemarin baru saja diresmikan. Ini menjadi atensi kita bersama untuk sama-sama mewujudkan peluncuran pertama 5,3 gigawatt itu," terang Eniya.
Menurut Eniya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pemerintah juga perlu memastikan implementasi program terus berjalan setelah peluncurannya.
"Itu harus kita wujudkan segera sehingga kami mohon arahan Pak Wamen untuk bisa menyemangati kita bagaimana pelaksanaannya. Karena ini diluncurkan tentu saja PR kita ke depan adalah implementasinya yang harus didukung oleh seluruh stakeholder," kata Eniya.
Lebih lanjut, Eniya memaparkan bahwa kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional hingga kuartal II-2026 telah mencapai 17,3%. Angka tersebut berasal dari kontribusi sektor listrik dan non-listrik.
Pada sektor listrik, EBT menyumbang 9,33% terhadap bauran energi. Kontribusi terbesar berasal dari pembangkit listrik tenaga bioenergi (PLT Bio) sebesar 4,19%, disusul pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 2,69% dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 1,84%.
Sementara itu, kontribusi PLTS tercatat sebesar 0,51%, sedangkan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) baru mencapai 0,06%.
Baca Juga: SNPS Fokus Ekspansi Ekspor, Indonesia Jadi Pasar Bidikan
Adapun dari sektor non-listrik, EBT menyumbang 7,97%. Kontribusi tersebut berasal dari fatty acid methyl ester (FAME) sebesar 5,01%, biomassa 2,82%, dan sumber lainnya 0,13%.
"Kalau kita perhatikan di sini ini yang paling besar adalah bio. Jadi sumber energi di Indonesia yang paling mempunyai share terbanyak adalah bioenergi," imbuh Eniya.
Karbon Sektor Energi
Selain mendorong pembangunan PLTS, Eniya mengatakan pengembangan investasi di ekosistem EBT juga perlu didukung melalui regulasi perdagangan karbon di sektor energi.
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan rancangan Peraturan Menteri (Permen) terkait karbon sektor energi. Menurut Eniya, investasi sektor karbon cukup prospektif dan dinantikan oleh para pengembang.
Ia mencontohkan, apabila harga listrik dari PLTS berada di kisaran 5 sen, nilai karbon yang dihasilkan dapat mencapai sekitar 1 sen. Dengan demikian, pengembang berpotensi memperoleh tambahan nilai ekonomi dari perdagangan karbon.
Baca Juga: TPIA Investasikan US$ 800 Juta di Proyek CA-EDC, Perkuat Ketahanan Industri Nasional
"Nah ini kami juga mohon arahan kepada Pak Wamen SDM karena sektor ini sangat ditunggu oleh seluruh pengembang isu tentang karbon sektor energi," sambung Eniya.
Pemerintah sendiri menargetkan porsi EBT dalam bauran energi nasional berada di kisaran 17%-21% pada 2026. Sementara itu, dalam rancangan strategis nasional, pemerintah mengupayakan target kontribusi EBT mencapai setidaknya 21%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














