Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Yudho Winarto
Adapun draft RUU Minerba baru akan dibahas lagi, yang menjadi rumusan ialah mempertimbangkan semua masukan fraksi. Padahal sebelumnya, draft RUU Minerba sudah diberikan kepada pemerintah supaya menjadi inisiatif pemerintah.
"Kemarin mau diserahkan ke pemerintah supaya jadi inisiatif mereka, tapi anggota pada protes, minta tetap dari Komisi VII," jelasnya.
Namun yang jelas, Syaikul bilang, bahwa keputusan terkait dengan hilirisasi sudah jelas. Jika dikaitkan dengan Freeport, sebelum mendapatkan perpanjangan operasi Freeport harus menyelesaikan pembangunan smelter.
"Kita akan rumuskan RUU Minerba mempertimbangkan semua masukan. Tapi intinya Hilirisasi harga mati," tandasnya.
Selain itu Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha menyatakan saat ini draft RUU Minerba masih sebatas akademis.
Adapun ia meminta agar kesepakatan negosiasi dengan Freeport sejalan dengan UU Minerba yang sekarang. Jadi, apabila, Freeport sudah berubah menjadi IUPK tidak ada persoalan dengan UU Minerba yang akan datang.
"Jangan negosiasi yang dimasukkan dalam IUPK menjadi uncertainty untuk Freeport dalam UU Minerba ke depan," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
