Reporter: Agung Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Menurut Valentino, kebijakan itu tetap diapresiasi oleh pelaku importir bawang demi mempercepat penanganan kelangkaan pasokan saat ini. Namun, kata dia, RIPH perlu tetap diterapkan untuk menjaga semangat swasembada bawang putih.
"Jangan sampai aturan Kemendag itu disalahartikan dan diterjemahkan seolah-olah bebas syarat tanpa RIPH dan tanpa kontrol. Masalah ego sektoral dan transparansi seharusnya bisa sinkron antar dua kementerian ini," tegasnya.
Baca Juga: Kementan pastikan distribusi pangan lancar di tengah pandemi virus corona
Kementerian Pertanian sebelumnya menyatakan, akan melakukan pencatatan bagi importir bawang yang sudah mendatangkan pasokan dari luar negeri, baik yang sudah maupun belum mengantongi RIPH. Pencatatan akan dilakukan langsung oleh petugas Badan Karantina Pertanian yang berjaga di pelabuhan.
Pusbarindo meminta agar petugas karantina melakukan pendataan secara ketat agar tidak terdapat celah yang bisa merusak upaya swasembada bawang putih. "Celah ini akan berdampak merusak semangat wajib tanam. Jika importir melakukan importasi tanpa RIPH, artinya dia menghindari dari aturan wajib tanam," ujarnya.
Pihaknya pun meminta Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan agar melanjutkan penerbitan RIPH, khususnya dari anggota Pusbarindo yang dalam tiga tahun terakhir selalu patuh ada aturan wajib tanam. Sesuai imbauan Presiden Joko Widodo, kata Valentino, setiap kementerian lembaga harus mempermudah proses perizinan impor dan penyederhanaan birokrasi tanpa mengurangi transparansi.
Pusbarindo pun berharap agar Kementerian Koordinator Perekonomian bisa menertibkan Kementan dan Kemendag yang selama ini selalu merespons lambat pengajuan perizinan impor dari pelaku usaha. Alhasil, harga bawang selalu melonjak di awal tahun lantaran pasokan tidak memadai.
Baca Juga: Izin impor bawang putih dibebaskan sementara, begini dampaknya ke produsen makanan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
