Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dan sejumlah bahan baku mulai menanjak imbas konflik Timur Tengah. Hal ini disebut dapat mengakibatkan deindustrialisasi dini.
Guru Besar FEB Universitas Airlangga, Rahma Gafmi menyatakan, saat ini dikhawatirkan telah terjadi deindustrialisasi dini di sejumlah sektor, yang juga mencerminkan risiko yang lebih dalam pada struktur ekonomi.
"Jika harga bahan baku plastik dan bangunan terus melonjak sementara daya beli melemah, industri manufaktur dalam negeri akan memangkas kapasitas produksi," ujarnya kepada Kontan, Minggu (19/4/2026).
Baca Juga: BBM Non-Subsidi Naik, Pemerintah Dinilai Berupaya Jaga Ketahanan Energi
Alhasil, penurunan aktivitas manufaktur tersebut dinilai memicu pengurangan jam kerja atau efisiensi karyawan yang kembali memukul daya beli kelas pekerja.
Dari sisi pekerja, akibat kenaikan harga saat ini, Rahma menyebut kelas menengah di Indonesia menghadapi tekanan dari tiga arah sekaligus. Di antaranya, inflasi impor (imported inflation), inflasi pangan dan kemasan, serta beban bunga cicilan.
Ia menggambarkan, harga barang elektronik dan otomotif mendaki akibat nilai tukar mata uang Garuda yang melemah ke atas Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Lebih lanjut, kenaikan harga kemasan plastik saat ini juga membuat harga makanan jadi terkerek.
Rahma menambahkan, tantangan ini akan terimplikasi pada suku bunga yang diprediksi tetap tinggi untuk menjaga stabilitas rupiah. Dengan begitu, ia mencermati ruang bagi kelas menengah untuk melakukan ekspansi konsumsi melalui kredit menjadi sangat terbatas.
Baca Juga: Setelah Absen Tiga Tahun, Huawei Kembali Luncurkan Seri Mate di Pasar Indonesia
"Yang saya khawatirkan jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak ketat terhadap pinjaman online (pinjol), maka makin marak kelas menengah yang terjerat pada pinjol," imbuh Rahma.
Pun, dari sisi pelaku usaha, menurut Rahma juga sulit untuk menyerap kenaikan biaya tanpa meneruskan ke harga jual. Produsen terpaksa mengerek harga grosir untuk menjaga keberlangsungan usaha, walaupun berisiko menurunkan volume penjualan.
Di lain sisi, meningkatkan harga terlalu tinggi juga berisiko. Akibatnya, Rahma menyebut tak sedikit peritel yang memilih mengurangi ukuran produk tanpa mengubah harga.
Menurut dia, sektor yang paling rentan ialah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor, namun menghadapi permintaan yang elastis atau konsumennya sangat sensitif terhadap perubahan harga.
"Sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) adalah yang paling berdarah karena tidak memiliki fleksibilitas harga yang sama dengan sektor komoditas atau energi," terang Rahma.
Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, Rahma memprediksi akan terjadi gelombang transmisi harga yang lebih masif ke level konsumen di kuartal-II 2026 ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













