Reporter: Muhammad Julian | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite telah berada di bawah keekonomian kendati harga minyak dunia telah turun. Karena itu pemerintah masih memberikan subsidi pada BBM Pertalite.
“Harga pertalite saat ini masih di bawah harga keekonomian. Masih ada subsidi dari Pemerintah,” ujarnya kepada Kontan.co.id, tanpa menyebut angka harga keekonomian yang dimaksud (3/10).
Seperti diketahui saat ini harga Pertalite Rp 10.000 per liter. Sementara itu, update terbaru harga BBM per 1 Oktober 2022, pemerintah menurunkan harga terhadap dua jenis bahan bakar umum (JBU) atau BBM non subsidi yakni Pertamax dan Pertamax Turbo.
Baca Juga: Inflasi Bulan September 2022 Diprediksi 1,15% Tersundut Kenaikan Harga BBM
Harga Pertamax yang semula berkisar Rp 14.500 per liter - Rp 15.200 per liter (tergantung provinsi) turun menjadi Rp 13.900 per liter - Rp 14.500 per liter. Sedang harga Pertamax Turbo yang semula berkisar Rp 15.900 per liter - Rp 16.600 per liter menyusut jadi Rp 14.950 per liter - Rp 15.550 per liter.
Sejauhi ni pemerintah belum mengeluarkan kebijakan harga terbaru lagi untuk Pertalite. Irto sendiri mengaku tidak tahu menahu soal proyeksi harga Pertalite ke depan. “Kewenangan menentukan harga untuk BBM subsidi ada di Pemerintah,” tutur Irto.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, harga keekonomian Pertalite berada di kisaran angka Rp 13.000-an per liter jika mengacu kepada pergerakan publikasi harga minyak Mean of Platts Singapore (MOPS) selama 3 bulan terakhir yang berada di angka US$ 100 per barel.
“Jadi pemerintah masih memberikan kompensasi sebesar Rp 3000-an per liternya,” ujar Mamit kepada Kontan.co.id (3/10).
Baca Juga: Harga BBM Naik, Inflasi Bulan September 2022 Diprediksi Sebesar 1,15%
Dengan kondisi yang ada, Mamit memperkirakan bahwa harga Pertalite berat untuk mengalami penurunan.
Di sisi lain, ia menilai bahwa harga Pertalite sebaiknya dipertahankan, sebab opsi menurunkan harga Pertalite menurutnya hanya akan meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara harga barang dan jasa belum tentu mengekor ikut turun.
“Masih ada kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah. Jika diturunkan beban apbn akan meningkat kembali. Apalagi tidak ada jaminan harga turun diikuti dengan yang lain,” ujarnya.
Senada, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro juga memperkirakan bahwa harga Pertalite pada saat ini masih berada di bawah harga keekonomian. Menurut taksiran Komaidi, harga keekonomian Pertalite saat ini masih berada di rentang Rp 11.500 per liter - Rp 12.000 per liter.
“Untuk harga Pertalite dengan rata-rata ICP dan nilai tukar dalam beberapa waktu terakhir kemungkinan masih di atas harga yang ditetapkan,” ujar Mamit saat dihubungi Kontan.co.id (3/10).
Proyeksi Komaidi, harga Pertalite belum akan turun dalam waktu dekat. Hal lantaran besarnya pengguna Pertalite yang berasal dari golongan menengah atas.
Baca Juga: Pertamina Turunkan Harga Pertamax Tapi Harga Dexlite Naik, Begini Penjelasannya
“Kemungkinan dipertahankan karena pengguna Pertalite diidentifikasi banyak kalangan yang mampu. Data menyebut 80% Pertalite dikonsumsi golongan menengah atas,” tutur Komaidi.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira dalam wawancaranya dengan Kompas.com menilai bahwa pemerintah dapat menurunkan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi ke angka sebelum adanya kenaikan, yaitu Rp 7.650 per liter untuk Pertalite dan Rp 5.000 per liter untuk solar subsidi.
Baca Juga: Ekonom Bank Mandiri Perkirakan Inflasi September 1,68%, Dipicu Kenaikan Harga BBM
Menurut Bhima, penurunan harga BBM subsidi tidak akan membebani APBN, sebab, posisi APBN 2022 di Agustus 2022 mengalami surplus Rp 107 triliun. Di sisi lain, pemerintah, kata Bhima, juga masih menikmati keuntungan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor batubara seturut terjadinya windfall.
“APBN yang alami surplus Rp 107 triliun per Agustus menambah ruang bagi pemerintah untuk menambah alokasi subsidi energi," ujar Bhima sebagaimana dikutip dari pemberitaan Kompas.com (3/10).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
