/2026/05/28/600977240.jpg "Harga Minyak Kembali Tembus US$ 80 per Barel, Ini Dampak ke Harga BBM Hingga APBN")
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga minyak mentah global kembali mendaki seiring memanasnya eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Selat Hormuz.
Harga minyak yang melonjak ke level US$ 80 - US$ 85 per barel rentan membawa dampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Merujuk TradingEconomics, pergerakan harga minyak mentah Brent pada Rabu (15/7/2026) sudah melampaui level US$ 85 per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) bergerak pada rentang US$ 79 - US$ 80 per barel.
Baca Juga: BPDP Mulai Bidik Perluasan Pasar Sawit ke Rusia
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyatakan bahwa Pertamina terus memantau perkembangan harga minyak dunia maupun dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi.
"Pertamina terus berkoordinasi dengan Pemerintah serta melakukan berbagai langkah mitigasi untuk memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga," kata Baron saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (15/7/2026).
Saat ini, Baron menegaskan kondisi pasokan minyak mentah maupun BBM berada pada level operasional yang dikelola sesuai ketentuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses pengadaan dilakukan secara berkelanjutan dari produksi dalam negeri maupun dari berbagai sumber di pasar internasional.
Terkait harga BBM, Baron mengatakan Pertamina Patra Niaga selaku Subholding Downstream terus melakukan evaluasi secara berkala sesuai mekanisme dan berkoordinasi dengan Pemerintah.
"Setiap kebijakan mengenai harga BBM akan mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku," imbuh Baron.
Dihubungi terpisah, Peneliti dan Pengamat Kebijakan Publik Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi meminta agar Pemerintah dan Pertamina memastikan cadangan operasional tetap memadai serta memperkuat diversifikasi sumber impor.
Pertamina juga perlu memperkuat strategi lindung nilai (hedging), memperluas kontrak jangka panjang, serta meningkatkan kapasitas kilang domestik.
Baca Juga: TMMIN Perluas Program Sekolah Vokasi di Indonesia Timur
Badiul juga menyoroti pentingnya transparansi untuk menyampaikan secara berkala kondisi stok nasional, ketahanan pasokan serta langkah mitigasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian dan tidak memicu kepanikan pasar.
Pada sisi yang lain, Badiul mengingatkan lonjakan harga minyak ke level US$ 80 - US$ 85 per barel harus dipandang sebagai peringatan fiskal, bukan sekadar gejolak pasar.
Jika harga minyak terus menanjak, tekanan terhadap subsidi, kompensasi energi, serta defisit fiskal akan semakin besar. Dus, pemerintah perlu menyiapkan skenario APBN dengan basis berbagai asumsi harga minyak.
"Tanpa mitigasi sejak awal, lonjakan harga berpotensi memperbesar subsidi dan kompensasi energi sehingga mempersempit ruang belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial," ujar Badiul.
Ekonom & Manajer Riset Strategis Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet punya catatan serupa. Berdasarkan sensitivitas APBN 2026, Yusuf membeberkan simulasi bahwa setiap kenaikan US$ 1 per barel Indonesian Crude Price (ICP) akan menambah pendapatan sekitar Rp 3,5 triliun, tetapi belanja akan naik sekitar Rp 10,3 triliun. Dengan skenario ini, defisit APBN akan melebar sekitar Rp 6,8 triliun, tergantung dari variabel lainnya.
Dengan asumsi harga minyak rata-rata pada kisaran US$ 85 per barel dan nilai tukar Rp 18.000 per dolar AS, maka defisit APBN berpeluang menembus kisaran 2,85% - 2,90%, tergantung dari realisasi belanja dan kinerja penerimaan negara.
"Apabila harga minyak bertahan tinggi dalam waktu yang cukup lama, pemerintah harus memilih antara melakukan realokasi belanja atau membiarkan defisit melebar," ungkap Yusuf.
Proyeksi Harga Minyak & Dampak ke Harga BBM
Pergerakan harga minyak akan bergantung dari perkembangan eskalasi konflik antara AS dan Iran, terutama di Selat Hormuz. Jika mereda, Yusuf memprediksi harga Brent bisa kembali ke kisaran US$ 70 - US$ 80 per barel.
Sedangkan jika ketegangan berlanjut, maka berpotensi bergerak pada level US$ 80 - US$ 90 per barel. Bahkan, tidak menutup kemungkinan menembus level US$ 100 per barel jika terjadi gangguan rantai pasok.
Pemerintah telah menyampaikan komitmen untuk menjaga harga BBM subsidi hingga akhir tahun ini. Dengan pergerakan harga minyak dunia saat ini, Yusuf melihat dalam waktu dekat penyesuaian harga BBM non-subsidi berpotensi terjadi. Jika harga minyak dunia tetap tinggi dan nilai tukar rendah hingga akhir periode evaluasi, Pertamax kemungkinan tetap bertahan di level sekarang.
Baca Juga: Lonjakan Klaim Kesehatan Buka Peluang Bisnis Telemedicine Terintegrasi
Sementara harga BBM non-subsidi yang sebelumnya sempat turun seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, berpotensi kembali mendaki.
"Pemerintah akan berusaha menahan harga BBM subsidi, tetapi konsekuensinya beban fiskal atau beban yang ditanggung Pertamina juga ikut meningkat," ujar Yusuf.
Badiul menimpali, apabila harga minyak bertahan di atas US$ 80 per barel, maka tekanan terhadap harga BBM non-subsidi akan meningkat untuk kembali mengalami penyesuaian. Besarnya penyesuaian harga akan bergantung pada nilai tukar rupiah, biaya distribusi, serta kebijakan harga dari pemerintah.
"Untuk BBM bersubsidi, pemerintah kemungkinan masih menahan harga. Namun konsekuensinya adalah meningkatnya beban subsidi dan kompensasi dalam APBN. Karena itu, kebijakan menjaga harga harus diimbangi dengan pengendalian konsumsi agar tepat sasaran," tegas Badiul.
Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria sepakat bahwa ruang penyesuaian harga lebih besar pada BBM non-subsidi yang mengikuti mekanisme pasar.
Dalam waktu dekat, harga Pertamax akan sulit turun, sedangkan BBM non-subsidi lain berpotensi kembali mengalami kenaikan harga jika tren harga minyak terus menanjak.
Sofyano memprediksi harga minyak mentah dunia bisa melaju ke level US$ 85 - US$ 90 per barel jika eskalasi konflik berlanjut. Menghadapi situasi ini, Pemerintah bersama Pertamina harus memperkuat mitigasi melalui pengamanan stok, diversifikasi sumber impor, optimalisasi produksi kilang dan percepatan pemanfaatan energi domestik.
Baca Juga: Tahun Ajaran Baru Sekolah Kerek Penjualan Produk Sepatu, Industri Andalkan Stok Lama
Selain itu, Sofyano mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang terbuka agar tidak memicu kepanikan masyarakat.
"Selama rantai pasok tidak terganggu dan stok operasional tetap terjaga, pasokan nasional masih berada pada kategori aman. Namun kondisi ini tidak boleh membuat lengah," kata Sofyano.
Sementara itu, Pengamat Migas dan Dewan Penasihat Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo menyoroti pentingnya menjaga kondisi arus kas (cash flow) Pertamina agar tetap sehat.
Kekuatan cash flow Pertamina akan ikut menentukan sejauh mana kemampuan untuk mengamankan pasokan dan stok minyak mentah maupun BBM.
Di tengah ruang fiskal saat ini, Hadi mengingatkan agar pemerintah tetap harus membayar subsidi dan kompensasi kepada Pertamina dengan tepat waktu.
"Cash flow Pertamina harus sehat agar bisa mengamankan cargo import, supaya pasokan terjaga. Oleh karena itu keputusannya harus berimbang. Pertamina tidak boleh kolaps akibat banyak nombok karena spread harga," tandas Hadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_24062609492500.jpg)
