Reporter: Handoyo | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Beberapa hari menjelang berakhirnya masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah resmi membentuk holding company BUMN Perkebunan.
Perusahaan induk yang mewadahi 14 perseroan Perkebunan Nusantara (PTPN) I s/d XIV tersebut diresmikan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam sebuah upacara di kantor pusat PTPN XI, Surabaya, Kamis kemarin.Pada saat bersamaan, Dahlan Iskan juga meresmikan pembentukan holding BUMN Kehutanan.
Adig Suwandi, praktisi agribisnis dan Senior Advisor Asosiasi Gula Indonesia (AGI) mengatakan, rencana pembentukan holding company BUMN Perkebunan sudah berjalan lama, bahkan sejak era pemerintahan BJ Habibie saat Menteri BUMN dijabat Tanri Abeng. Otomatis dengan adanya holding yang menjadikan PTPN III di Medan sebagai champion, masing-masing PTPN turun peringkat menjadi anak perusahaan.
Langkah tersebut bernilai positif untuk meningkatkan nilai (value) melalui kerja-sama antar anak perusahaan yang lebih baik, khususnya dalam soal pemasaran bersama, investasi, pengembangan usaha, dan produk derivatif yang secara teoritik berpeluang meningkatkan posisi tawar (bargaining position).
Aset dan akumulasi laba dari 14 perusahaan pembentuknya memungkinkan BUMN Perkebunan mengakses dana dari luar lebih besar. Kapitalisasi yang besar penting untuk pengembangan usaha yang selama ini terkesan kurang terarah. Sejumlah anak perusahaan yang mengalami kesulitan pendanaan seperti PTPN II dan PTPN XIV dapat melakukan aliansi strategis lebih baik lagi dengan lainnya.
Dengan demikian, masing-masing anak perusahaan dapat lebih berkonsentrasi pada peningkatan daya saing produk berbasis produktivitas dan efisiensi. Apalagi di bawah holding nantinya ada PT Riset Perkebunan Nusantara sebagai kumpulan pusat penelitian yang dapat mengawal inovasi untuk menghasilkan teknologi lebih maju.
Juga ada Lembaga Pendidikan Perkebunan yang dapat dioptimalkan perannya sebagai pusat diklat dan center of excellent. "Holding mengatasi sumber daya yang terbatas, khususnya kepakaran untuk disiplin dan pengalaman tertentu yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama," kata Adig, dalam siaran persnya, Kamis (2/10).
Keterlibatan Kementerian BUMN dalam pengendalian korporasi juga dapat dikurangi sejalan telah dilimpahkannya kepemilikan saham (ownership) kepada holding. Hal-hal yang perlu mendapat keputusan Pemegang Saham bagi anak perusahaan cukup dilakukan pada tingkat holding. Tidak perlu seperti sekarang yang semuanya bermuara pada Menteri BUMN dengan birokrasi berjenjang mulai dari Deputi, Asisten Deputi, Kepala Bidang hingga staf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
