Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana untuk memberikan insentif terhadap kendaraan listrik dengan rincian Rp 80 juta untuk pembelian mobil listrik, Rp 40 juta untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid, Rp 8 juta untuk pembelian sepeda motor listrik yang baru, dan Rp 5 juta untuk motor yang dikonversi menjadi motor listrik.
Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang pemberian insentif kendaraan listrik lebih baik difokuskan pada pembelian kendaraan listrik roda dua, konversi kendaraan roda dua menjadi kendaraan listrik roda dua, dan elektrifikasi transportasi publik.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menilai, saat ini belum tepat untuk menggelontorkan insentif dalam pembelian mobil listrik. Ada beberapa alasan yang ia ungkapkan, antara lain kapasitas fiskal yang terbatas serta kebutuhan anggaran yang cukup besar bagi aktivitas lain dalam rangka mendukung transisi energi berkeadilan, seperti mengembangkan energi terbarukan dan memastikan kualitas akses listrik di daerah tertinggal.
Dengan pertimbangan tersebut pemerintah seharusnya lebih fokus memberikan insentif terhadap pembelian kendaraan listrik roda dua, sehingga meningkatkan permintaan kendaraan listrik dan mencapai target 13 juta motor listrik di 2030.
Lantas, IESR memandang bahwa pemberian insentif untuk motor jauh lebih tepat dibandingkan mobil. IESR juga mendukung elektrifikasi transportasi umum seperti bus listrik.
"Apabila hal ini direalisasikan tidak saja mengurangi konsumsi BBM, melainkan juga mengurangi kemacetan dan penurunan emisi,” terang Fabby dalam siaran pers yang diterima Kontan, Rabu (21/12).
Baca Juga: Pengusaha Minta Insentif Kendaraan Listrik Sejalan dengan Target Energi Hijau
Fabby menjelaskan, pemberian insentif untuk pembelian motor listrik akan menguntungkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang menggunakan motor tidak hanya sebagai sarana transportasi, melainkan juga salah satu sumber mata pencaharian terutama di daerah perkotaan.
Sementara itu, insentif terhadap pengadaan bus hingga angkutan kecil di perkotaan berbasis listrik akan mendukung terciptanya transportasi publik rendah emisi.
Peneliti Muda Sistem Ketenagalistrikan dan Sumber Daya Energi Terdistribusi IESR Faris Adnan berpendapat, Pemerintah Indonesia dapat berkaca dari pengalaman India yang memberikan insentif kendaraan listrik melalui skema The Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME). Dalam skema tersebut, insentif bus lebih besar dibandingkan mobil pribadi.
Ketika membahas mobilitas di perkotaan (urban mobility), terdapat kerangka avoid (hindari), shift (alihkan), dan improve (tingkatkan).
Dengan framework (kerangka) tersebut, selain menggunakan kendaraan listrik untuk kendaraan pribadi, pemerintah dapat membangun transit oriented city atau kota yang ramah pejalan kaki dan transportasi publik.dan menggunakan transportasi umum berbasis listrik.
"Dari pengalaman yang sudah ada, dengan hanya menggunakan framework avoid dan shift tersebut bisa menurunkan emisi antara 40-60%. Untuk itu, transportasi umum perlu disubsidi,” ujar Faris.
Selain itu, IESR mendukung pemerintah apabila penyaluran insentif dilakukan untuk proses konversi dari motor konvensional menjadi motor listrik. Proses konversi terutama perlu dilakukan pada kendaraan berusia 6-7 tahun dengan kondisi badan motor yang bagus sehingga yang perlu diganti hanya mesin dan pemasangan baterai.
Baca Juga: Badan Anggaran DPR Tolak Rencana Subsidi Mobil Listrik, Begini Alasannya
Dengan asumsi motor yang dikonversi adalah yang sudah melewati usia 10 tahun, diperkirakan ada 6 juta motor per tahun yang siap di konversi.
Berdasarkan survei yang dilakukan IESR, kata Faris, tarif konversi kendaraan listrik roda dua termurah ada di angka Rp 10 juta dan termahal Rp 30 juta dengan kisaran rata-rata di rentang Rp 15 juta-Rp 23 juta.
Survei IESR juga menunjukkan keinginan untuk membayar (willingness to pay) masyarakat Indonesia untuk mengonversi kendaraan konvensional menjadi motor listrik ada di kisaran Rp 5 juta-Rp 8 juta per unit. Untuk itu, pemerintah harus memikirkan skema tambahan untuk membuat konversi motor listrik menjadi lebih murah.
Menurut Faris, dengan adanya insentif, maka akan memangkas biaya sebesar Rp 5 juta, sehingga harga rata-rata konversi kendaraan listrik dari Rp 15 juta-Rp 23 juta turun menjadi di rentang Rp 10 juta-Rp 18 juta untuk motor listrik yang menggunakan sistem penggantian baterai. Jika pada sistem yang tidak perlu membeli baterai, maka harganya dapat dikurangi lagi sebesar Rp 6 juta-Rp 8 juta.
"Dengan begitu, harga konversi motor listrik tanpa pembelian baterai bisa menjadi Rp 4 juta-Rp10 juta yang berarti sudah masuk dalam angka willingnes to pay masyarakat," pungkas Faris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
