Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ikatan Perusahaan Gas Indonesia (IPGI) meminta harga keekonomian Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di atas US$ 7 per MMBTU.
Ketua Umum IPGI, Eddy Asmanto mengungkapkan, berdasarkan evaluasi antara Badan Usaha Hilir anggota IPGI bersama Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan memperhatikan kenaikan biaya penyaluran, kisaran harga keekonomian HGBT akan di atas US$7 per mmbtu.
"Kami berharap Menteri ESDM mempertimbangkan kenaikan biaya penyaluran yang sejak diberlakukan HGBT tahun 2021 tidak pernah ada kenaikan, padahal kenyataan di lapangan semua komponen biaya mengalami kenaikan. Yang ada kenaikan justru harga hulu dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS)," kata Eddy kepada Kontan, Jumat (24/1).
Sebelumnya, Pemerintah sepakat untuk memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) khusus untuk industri. Namun, HGBT yang akan berlaku mengalami kenaikan, bukan lagi US$ 6 per MMBTU.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, harga gas industri akan dibagi menjadi dua kategori. Untuk kategori gas sebagai kebutuhan energi akan naik menjadi sekitar US$ 7 per MMBTU. Sementara gas untuk bahan baku industri ditetapkan di bawah US$ 7 per MMBTU.
Baca Juga: Harga Gas Murah Diyakini Bakal Kerek Industri dan Jaring Investasi Baru
Pemerintah juga sedang mempertimbangkan durasi baru kebijakan ini, yang kemungkinan diperpanjang hingga lima tahun ke depan dengan evaluasi tahunan.
"Kami sedang merancang kebijakan jangka panjang agar kebijakan ini berkelanjutan dan tidak mengganggu stabilitas pasokan gas nasional," ujar Bahlil, Kamis (23/1).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menambahkan, kemungkinan harga HGBT untuk bahan baku industri tetap sekitar US$ 6 per MMBTU.
"Sementara harga gas untuk bahan bakar energi diperkirakan naik menjadi sekitar US$7 per MMBTU," ujarnya, kemarin
Penetapan harga sesuai dengan skema baru yang sedang dirumuskan oleh Kementerian ESDM. Skema penetapan harga ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pasokan gas nasional.
"Juga sudah sesuai dengan arahan rapat terbatas pemerintah," jelasnya.
Adapun, tujuh sektor industri penerima HGBT tetap menjadi prioritas dalam kebijakan ini. Ketujuh sektor itu meliputi industri petrokimia, pupuk, baja, pupuk, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Meskipun sektor penerima tidak bertambah, jumlah perusahaan yang menikmati program ini kemungkinan akan meningkat, sehingga pemerintah akan menambah alokasi gas sesuai dengan kebutuhan.
"Itu (sektor peneri-ma) masih tetap, jadi yang tujuh itu tidak ada perubahan," jelas Yuliot.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN memilih menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait kemungkinan akan kenaikan harga HGBT dari sebelumnya US$ 6 per MMBTU.
Yang jelas, "PGN selalu mendukung kebijakan pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan energi," ujar Sekretaris Perusahaan PGN, Fajriyah Usman kepada KONTAN, Kamis (23/1). PGN yakin HGBT juga sudah mempertimbangkan berbagai aspek untuk mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bachtiar menilai, harga HGBT sebesar US$ 6 per MMBTU terlalu murah.
Usulan dia, harga gas industri harus dinaikkan ke level moderat, yakni di kisaran US$ 7 per MMBTU sampai US$ 7,5 per MMBTU. Pertimbangannya, harga di pasar sekarang sekitar US$ 13per MMBTU.
"Dengan harga US$ 7 per MMBTU masih jauh dari harga pasar," ujar dia.
Di tengah tekanan industri, sulit jika menaikkan harga mendekati pasar. Namun, negara juga harus memikirkan produsen gas agar tak tekor, salah satunya dengan mekanisme subsidi baru.
Baca Juga: Asaki Minta Kebijakan HGBT pada 2025 Diterapkan Secara Menyeluruh
Selanjutnya: Promo Minyak Goreng Hemat di JSM Alfamart, Superindo dan Indomaret 24-26 Januari 2025
Menarik Dibaca: Promo Superindo Hari Ini 24-27 Januari 2025, Durian Monthong-Salmon Harga Spesial
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
