Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para pengusaha ritel, terutama yang bergerak di sektor pusat perbelanjaan, mulai menatap tahun 2025 dengan kekhawatiran. Tahun depan diprediksi akan menjadi tantangan berat bagi sektor ritel.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja memaparkan salah satu faktor utama yang memicu kekhawatiran ini adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Tidak hanya berdampak pada produk barang mewah, tetapi kenaikan ini juga berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan, termasuk produk UMKM.
Ia pun menyoroti daya beli masyarakat hingga kuartal IV 2024 yang masih belum sepenuhnya pulih dan penambahan PPN di tengah situasi tersebut akan memberikan tekanan lebih lanjut pada sektor ritel.
Meskipun pemerintah berencana memberikan insentif pada kuartal I-2025, Alphonzus menilai waktu tersebut terlalu singkat untuk mengatasi dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut.
"Insentif yang diberikan pemerintah pada kuartal I-2025 tidak akan terlalu berdampak signifikan, karena banyaknya hari besar yang terjadi pada kuartal pertama, seperti Tahun Baru, Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri. Yang harus diantisipasi adalah setelah Idul Fitri," ujar Alphonzus saat ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Mall Semi Terbuka Hampton Square di Gading Serpong Resmi Dibuka
Alphonzus memperkirakan bahwa Indonesia akan memasuki periode "low season" panjang setelah Idul Fitri, mengingat tren konsumsi yang menurun setelah perayaan besar tersebut. Bahkan, ia memperingatkan bahwa tahun depan, periode low season bisa lebih dalam dan lebih panjang.
"Tren di Indonesia selalu begitu, industri ritel setelah Idul Fitri pasti masuk ke low season. Tahun ini low season-nya dalam, tahun depan low season-nya bisa sangat panjang. Jangan sampai itu menjadi lebih buruk," tegasnya.
Lebih lanjut, Alphonzus berharap pemerintah bisa meninjau kembali kebijakan kenaikan PPN, mengingat risiko terhadap stabilitas ekonomi yang mungkin akan semakin tertekan. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal, pihaknya telah meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penundaan atau pembatalan kenaikan PPN tersebut.
"Meskipun ada bantuan sosial pada awal tahun, seperti Januari dan Februari, saya rasa itu sangat kurang untuk mengatasi potensi masalah yang lebih besar. Kami sudah minta pemerintah untuk menunda atau membatalkan kenaikan PPN, karena risiko low season yang panjang ini sangat nyata," tandasnya.
Baca Juga: Nitori Ekspansi di Indonesia, Buka Toko Kedua di Lippo Mall Puri Jakarta
Senada, Wakil Ketua Umum 1 Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Fetty Kwartati mengaku banyak menerima keluhan-keluhan mitra UMKM yang khawatir kenaikan PPN juga akan menyasar para produk-produknya.
"Gimana nanti kalau UMKM juga misalnya kena PPN-nya naik? Itu sudah banyak di sampaikan mitra-mitra UMKM di sini," kata Fetty.
Menurutnya, bagaimanapun kenaikan PPN 12% akan sangat berpengaruh mengingat daya beli di kuartal IV belum sepenuhnya pulih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
