/2026/05/21/1398231723.jpg "Indonesia Dorong Jadi Price Maker Sawit Dunia, Ini Strategi yang Perlu Disiapkan")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana Indonesia untuk keluar dari posisi sebagai price taker dan menjadi penentu harga (price maker) minyak sawit dunia kembali menguat seiring dorongan konsolidasi tata niaga ekspor komoditas. Meski saat ini Indonesia berstatus sebagai produsen sekaligus eksportir terbesar global, harga minyak sawit mentah (CPO) masih banyak mengacu pada bursa Kuala Lumpur dan Rotterdam.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute Tungkot Sipayung menilai peluang Indonesia untuk menjadi penentu harga sebenarnya terbuka, asalkan mampu mengonsolidasikan sistem pemasaran ekspor sawit secara kolektif.
Menurut Tungkot, Indonesia sejak 2006 telah menjadi produsen sekaligus eksportir minyak sawit terbesar dunia dengan kontribusi sekitar 60% terhadap produksi minyak sawit global.
Baca Juga: Ambisi RI Jadi Penentu Harga Sawit Dunia Tak Mudah, Ini Tantangannya
Namun hingga kini Indonesia masih berstatus sebagai pengikut harga atau price taker karena harga sawit dunia masih mengacu pada bursa Kuala Lumpur dan Rotterdam.
“Indonesia memang produsen dan eksportir terbesar dunia, tetapi selama ini jalur ekspornya berjalan sendiri-sendiri sehingga bargaining power lemah,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (24/5/2026).
Ia menjelaskan, selama ini rantai perdagangan sawit Indonesia berlangsung dari produsen ke eksportir, kemudian diteruskan ke buyer global. Model perdagangan yang terfragmentasi tersebut dinilai membuat Indonesia belum mampu menentukan harga sendiri di pasar internasional.
Menurut Tungkot, untuk menjadi penentu harga sawit dunia, pemasaran minyak sawit Indonesia harus dilakukan secara kolektif atau melalui satu pintu. Dengan begitu, Indonesia akan memiliki market power yang lebih kuat dalam menentukan harga penawaran ke pasar global.
Ia menilai rencana pemerintah membentuk Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) ekspor mengarah pada fungsi konsolidator perdagangan sawit nasional.
“Dengan pemasaran sawit Indonesia secara kolektif yang dikoordinasikan DSI, harga sawit yang kita tawarkan bisa kita tentukan dan bursa sawit dunia akan mengikuti harga sawit Indonesia,” katanya.
Baca Juga: Termasuk Judi Online, Komdigi Blokir Polymarket Seperti di Negara Lain
Tungkot menyebut terdapat dua skema yang dapat ditempuh DSI untuk menjadi konsolidator perdagangan sawit nasional.
Pertama, DSI membeli produk sawit dari produsen domestik untuk kemudian dijual ke buyer global. Namun, skema ini dinilai membutuhkan storage besar, dana pembelian yang sangat besar, serta sumber daya manusia yang memadai.
Selain itu, model tersebut juga dinilai rawan mismanajemen, persoalan tata kelola, hingga potensi penyelewengan.
Karena itu, Tungkot lebih menyarankan model kedua, yakni DSI berperan sebagai fasilitator pemasaran kolektif melalui platform digital perdagangan sawit.
Melalui skema tersebut, seluruh produsen sawit domestik dan buyer global dikonsolidasikan dalam satu platform yang dikelola DSI. Harga sawit untuk pasar ekspor juga ditetapkan melalui platform tersebut.
“Lewat platform itu volume, kualitas, dan harga transaksi bisa dikontrol sehingga mengurangi misinvoicing seperti selama ini,” ujarnya.
Selain itu, model platform digital dinilai dapat mempermudah pengawasan devisa hasil ekspor agar masuk ke sistem ekonomi domestik.
Baca Juga: Indonesia Sulit Jadi Penentu Tunggal Harga Sawit Dunia, Ini Penjelasan GAPKI
Tungkot mengakui langkah Indonesia menjadi price maker sawit dunia kemungkinan akan mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Namun menurut dia, langkah tersebut penting untuk kepentingan nasional jangka panjang.
“Saya kira sudah saatnya Indonesia tidak lagi menjadi price taker harga sawit dunia,” katanya.
Dalam catatan Kontan, ambisi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai penentu harga sawit dunia didorong oleh dugaan praktik under invoicing ekspor sawit yang menyebabkan nilai ekspor Indonesia lebih rendah dibandingkan data impor negara tujuan.
Sebelumnya, saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027, Rabu (20/5), Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti adanya dugaan pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari seharusnya. Bahkan, menurut dia, terdapat hingga 50% nilai ekspor yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya.
“Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Ini tidak boleh terjadi lagi,” kata Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
