Reporter: Handoyo | Editor: Sandy Baskoro
JAKARTA. Pemerintah akan mendorong produk kehutanan seperti kertas, untuk masuk dalam daftar produk hijau (enviromental good list). Hal tersebut sejalan penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) pada industri kayu dan hasil hutan.
Apabila produk itu disetujui, Indonesia akan diuntungkan karena eksportir hanya dikenakan tarif bea masuk maksimal 5% di negara anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).
“Pemerintah akan mengajukan produk kertas yang berbasis hutan tanaman industri untuk masuk dalam kategori produk hijau,” ungkap Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, akhir pekan lalu. Usulan ini akan disampaikan Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bali,
Oktober tahun ini.
Dengan penerapan SVLK, maka tak ada alasan bagi negara lain menolak usulan Indonesia agar produk kertas masuk dalam kategori produk ramah
lingkungan. "Sertifikat SVLK itu menunjukkan sudah sustainable,” kata Bayu.
Selain produk kayu, pemerintah sebelumnya berambisi bisa memasukkan produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan karet sebagai
produk ramah lingkungan. Kedua jenis tanaman ini dapat menyerap karbon selama umur tanaman itu, yakni 20 tahun hingga 30 tahun. Kedua jenis
tanaman itu juga produk yang dapat diperbaharui.
Dari beberapa produk yang diakui sebagai produk ramah lingkungan oleh negara anggota APEC, mayoritas atau hampir 99% adalah produk-produk
manufaktur. Adapun produk agrikultura masih sangat sedikit. Yang jelas, langkah pemerintah itu mendapat apreasiasi dari produsen pulp dan kertas nasional.
Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Kusnan Rahmin menyatakan, produk pulp dan kertas yang sudah memperoleh SVLK sudah terjamin sumber bahan bakunya sehingga layak mendapat penghargaan dari pembeli. “SVLK adalah jaminan legalitas kayu Indonesia, sekaligus landasan pencapaian pengelolaan hutan lestari,” kata dia.
RAPP sudah memperoleh sertifikat SVLK dan Pengelolan Hutan Produksi Lestari (PHPL) bagi hutan tanaman yang dikelolanya sejak 2010. Kusnan
bilang, jika usulan pemerintah disetujui, maka akan membuka pintu perdagangan pulp yang lebih adil.
Menurut dia, sejumlah negara produsen pulp saat ini memberlakukan bea masuk untuk menghambat impor pulp dari negara lain. Sebaliknya,
Indonesia justru memberlakukan bea masuk 0%.
Kusnan juga melihat langkah pemerintah akan berpengaruh positif terhadap kinerja ekspor pulp dan kertas Indonesia. Apalagi pasar APEC, terutama Asia, adalah pasar yang terus berkembang.
Berdasarkan kajian lembaga kajian kehutanan, Poyry, permintaan pulp secara global diperkirakan terus meningkat 2,6% per tahun, yakni dari
26,5 juta ton pada 2010 menjadi 38,9 juta ton pada 2025.
Pertumbuhan terbesar datang dari pasar Asia dengan China sebagai pemain utama. Permintaan pulp dari China bisa naik hingga 14,3 juta ton pada 2025 mendatang dari hanya 5,6 juta ton pada 2010.
Kelompok negara Asia lainnya diproyeksi bisa tumbuh 1,8% per tahun dari 4,3 juta ton pada 2010 menjadi 5,7 juta ton di 2025. Sedangkan permintaan produk kertas global diprediksi meningkat 1,3% per tahun dari 58,1 juta ton di 2010 menjadi 70 juta ton di 2025. Asia mendominasi pertumbuhan permintaan kertas dunia.
Pertumbuhan permintaan kertas di China, misalnya, diperkirakan naik 2,35 juta per tahun, dari 14,9 juta ton pada 2010 menjadi 21,2 juta ton pada
2025. Sementara permintaan produk kertas dari negara Asia lainnya bisa meningkat 3,6% per tahun, dari 8,6 juta ton pada 2010 jadi 14,5 juta ton
pada 2025 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
