Industri Pariwisata Tertekan, PHRI Minta Revisi Aturan Rokok

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri pariwisata di Jakarta kembali terpukul. PHRI menyebut 96,7% hotel alami penurunan okupansi, dan 70% pelaku usaha bersiap lakukan efisiensi, termasuk opsi PHK.

Kondisi ini diperburuk oleh rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dengan usulan pemberlakuan pelarangan total aktivitas merokok di seluruh tempat hiburan malam (THM) di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa tempat karaoke, kelab malam, kafe live music, dan sejenisnya akan masuk dalam cakupan tempat umum yang wajib steril rokok berdasarkan Ranperda tersebut. Hal ini disampaikan saat rapat paripurna DPRD DKI, Selasa (27/5).

Namun, kebijakan ini mendapat respons keras dari pelaku usaha. Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, meminta pemerintah daerah untuk meninjau ulang kebijakan yang dinilai berisiko menekan daya tahan industri hiburan dan perhotelan yang masih dalam fase pemulihan pasca pandemi.

"Pertama dari sisi pasar, tolong bantu masyarakat untuk datang ke Jakarta. Kedua, tentu jangan banyak aturan-aturan yang semakin membebani, yang pada akhirnya membuat hotel dan restoran tidak bisa bertahan," ujar Sutrisno saat dihubungi, jumat (30/5).

Baca Juga: Industri Hotel dan Restoran di Jakarta Menghadapi Tekanan, PHRI Beberkan Penyebabnya

Ia menegaskan, pelarangan total rokok di tempat hiburan berisiko menggerus jumlah pengunjung, memperberat biaya operasional, dan menurunkan potensi pendapatan. Dalam jangka pendek, ancaman PHK dinilai sangat nyata, apalagi efisiensi sudah mulai dilakukan oleh banyak pelaku usaha.

Dari hasil survei internal PHRI, sebagian besar hotel di Jakarta telah menghentikan sementara proses perekrutan, dan mulai memangkas pekerja kontrak serta harian lepas. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang pro-bisnis, PHRI memproyeksikan gelombang PHK dapat terjadi secara luas.

"Industri hotel dan restoran di Jakarta menyerap lebih dari 600 ribu tenaga kerja. Kalau PHK terjadi, bukan cuma sektor pariwisata yang terpukul, tapi juga UMKM, logistik, dan pelaku seni yang selama ini bergantung pada ekosistem ini," tambah Sutrisno.

Lebih lanjut, PHRI menilai kebijakan kawasan tanpa rokok seharusnya mempertimbangkan segmen pasar dan karakter pengunjung. Industri hiburan malam umumnya menyasar konsumen dewasa yang memiliki ekspektasi berbeda terhadap layanan.

"Kami tidak menolak pengendalian tembakau. Tapi harus ada ruang kompromi. Minimal disediakan ruang khusus merokok. Jangan dilarang total. Kalau tidak, pengunjung bisa hilang dan pelaku usaha makin kesulitan," tegas Sutrisno.

PHRI juga meminta agar pemerintah membuka ruang dialog dan tidak menetapkan aturan sepihak yang berpotensi memicu penolakan publik.

"Jangan sampai tiba-tiba aturan keluar tanpa sosialisasi yang matang. Kami siap duduk bersama dan memaparkan kondisi di lapangan. Perda yang baik adalah yang akomodatif terhadap semua pihak," tutupnya.

Sebagai catatan, sektor pariwisata berkontribusi sekitar 13% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Penurunan kinerja sektor ini berpotensi menggerus basis penerimaan pajak dan menimbulkan dampak sosial yang luas.

Baca Juga: Tingkat Okupansi Hotel Saat Lebaran Turun Drastis, Begini Kata PHRI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News