Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nasib pipa gas bumi Trans Kalimantan belum menemui titik cerah hingga saat ini. Upaya pemerintah mendorong pengembangan gas bumi di Kalimantan itu terhambat karena menanti proyek ini masuk ke dalam revisi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN).
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jugi Prajogio menuturkan, proyek ini sejatinya telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Sudah masuk RPJMN seyogyanya jika sudah masuk RPJMN akan masuk juga ke rencana induk yang terbaru," kata dia kepada Kontan.co.id, Jumat (29/1).
Jugi mengungkapkan, proses lelang Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) pun akhirnya belum bisa dimulai sembari menanti proyek tersebut masuk ke dalam RIJTDGBN.
Baca Juga: Pelanggan korporat bertambah, PGAS targetkan penyaluran gas naik 12%
Ia memastikan sejak 2019 lalu BPH Migas telah mengusulkan WJD ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Saat ini kepastian revisi rencana induk pun disebutnya berada di ranah Kementerian ESDM.
"Jadi tugas BPH terkait usulan WJD dapat dikatakan sudah tuntas, tinggal nunggu rencana induk," jelas Jugi.
Di sisi lain, Kementerian ESDM justru menyebut proses memasukkan Proyek Trans Kalimantan kini masih menanti hasil evaluasi oleh BPH Migas.
Kepala Seksi Penyiapan Program Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin mengungkapkan, proses evaluasi bakal dilakukan tahun ini.
"Ruas Trans Kalimantan belum kami masukan ke dalam Rencana Induk karena sesuai RPJMN kami masih menunggu hasil evaluasi, kajian dari BPH Migas," kata dia dalam diskusi virtual, Rabu (27/1).
Adapun, demi mengakselerasi pemanfaatan gas bumi di WIlayah Kalimantan, Jugi menilai ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan salah satunya dengan membuat ranting pasokan ke WJD/WNT terlebih dahulu.
"Saya punya pandangan untuk Trans Kalimantan kalau ingin terwujud sebaiknya membuat rantingnya dahulu. Dengan cara memasok ke WJD dan WNT yang ada di Kalimantan," kata Jugi.
Ia melanjutkan, upaya menyediakan rantai pasok ini dapat dicapai dengan menggunakan pasokan gas alam cair (LNG) dengan volume sekitar 4 MMSCFD hingga 6 MMSCFD untuk tiap WJD/WNT.
Dengan langkah tersebut, diproyeksikan demand gas bumi akan tumbuh sehingga proyek Pipa Trans Kalimantan bisa dilaksanakan. "Kalau dari awal gunakan pipa besar, keekonomian tidak akan tercapai. Yang paling mungkin gunakan APBN," tutur Jugi.
Baca Juga: Ini alasan BPH Migas tolak pembangunan proyek pipa Casem gunakan APBN
Kendati demikian, Jugi memastikan langkah tersebut harus diiringi komitmen kuat tiap pemangku kemungkinan. Ia menjelaskan, diperlukan pemetaan untuk suplai dan demand LNG di wilayah Kalimantan.
Dia menambahkan, dari hasil kajian internal yang dilakukan BPH Migas, ditemukan fakta ketersediaan pasokan gas untuk seluruh provinsi di Kalimantan hanya mencukupi untuk kebutuhan gas dengan skenario terendah.
Jumlah volume yang bisa dipenuhi sekitar 100 MMSCFD hingga 200 MMSCFD. Disisi lain, langkah mendorong suplai demand juga masih harus dilakukan. Dengan volume permintaan di seluruh wilayah Kalimantan mendekati skenario tertinggi maka biaya pengangkutan gas bumi dan harga jual diklaim dapat lebih murah.
Untuk itu, ia memastikan jika nantinya proyek ini tak dibiayai APBN dan berharap dari dana Badan Usaha maka langkah yang mungkin ditempuh yakni menggunakan pasokan LNG guna memenuhi kebutuhan industri sembari menanti permintaan berkembang.
Dalam catatan Kontan.co.id, proyek pipa gas bumi Trans Kalimantan ini dibagi ke dalam tiga wilayah besar. Pertama, konsesi Kalimantan Timur (Kaltim) - Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dimenangkan oleh Bakrie Group atau PT Bakrie & Brother.
Baca Juga: PGN (PGAS) alirkan gas ke Dumai, UMKM bisa hemat biaya hingga 60%
Kedua, ruas Senipah - Balikpapan yang digunakan untuk kebutuhan kilang Pertamina. Ketiga, ruas Kalimantan Barat (Kalbar) - Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalsel yang sampai sekarang belum dilelang.
Adapun, Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan sepanjang ±2.219 km ini diperkirakan akan menelan total investasi sebesar US$ 2,09 miliar – US$ 2,61 miliar atau sekitar Rp 29 triliun – Rp 36,4 triliun.
Biaya investasi dihitung berdasarkan Rule of Thumb Internasional, pembangunan pipa yaitu untuk Offshore sebesar US$ 70.000-US$ 80.000 per km inch, dan Onshore sebesar US$ 35.000-US$ 40.000 per km inch.
Selanjutnya: Pacu penjualan alat berat, United Tractors bakal maksimalkan jaringan penjualan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
