Reporter: Elisabet Lisa Listiani Putri | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Tidak seperti sejumlah pebisnis properti yang mulai mencuri start untuk menggarap hunian kelas menengah ke bawah, PT Intiland Development Tbk masih memilih wait and see. Perusahaan properti berkode saham DILD ini masih menunggu kepastian aturan untuk mengerjakan hunian berimbang.
"Kami masih menunggu, namun demikian kami akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah, kata Theresia Rustandi, Corporate Secretary Intiland Development, Senin (27/6)
Saat ini, Intiland masih memfokuskan diri ke hunian untuk masyarakat menengah ke atas. Sejauh ini, perusahaan mengandalkan high rise building dan mixed use development sebagai kontribusi terbesar pendapatan.
Hunian berimbang memang menjadi salah satu peraturan pemerintah yang mewajibkan pengembang untuk membangun rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah dengan porsi 3:2:1.
Namun, baru-baru ini, pemerintah membuka opsi perubahan rasio hunian berimbang. Opsi perubahan tersebut dibuka terkait banyaknya keberatan dari para pengembang terkait kewajiban tersebut.
“Mungkin nanti tinggal komposisi pembangunannya yang dibahas apakah rasio pembangunan rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana 1:2:3, tetap dipertahankan atau diubah. Tapi pada prinsipnya tetap harus ada pembangunan rumah murah kalau pengembang membangun rumah mewah,” kata Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPRa, Rabu (22/6)
Beberapa pengembang memang sudah mencuri start untuk mengembangkan hunian kelas menengah ke bawah. Misalnya, PT Agung Podomoro Land Tbk yang menggarap rusunami di Cimanggis, dan PT Ciputra Development Tbk yang mengembangkan Citra Maja Raya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
