Investasi Infrastruktur Seret, AKI: Kontraktor Mulai Pilih Tahan Ekspansi

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri konstruksi nasional menghadapi tekanan yang semakin berat. Selain kenaikan biaya material dan bahan bakar, kontraktor juga menghadapi persoalan arus kas serta ketidakpastian investasi yang membuat pelaku usaha menahan ekspansi.

Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) sekaligus Direktur Utama PT Bangun Cipta Kontraktor, Djoko Sarwono mengatakan, kondisi tersebut mulai berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan konstruksi. 

Dari 117 anggota AKI, sekitar 20 perusahaan disebut sudah tidak mampu melanjutkan usaha sepanjang 2025 hingga Agustus 2026. Mulai 2025 sampai 2026 Agustus ini, ya," kata Djoko saat diskusi dengan media di Jakarta, Selasa (15/9).

Baca Juga: Industri Konstruksi Tertekan Kenaikan Biaya dan Restitusi Pajak Tertahan

Menurut Djoko, tekanan tersebut tidak hanya dialami kontraktor swasta. Kontraktor BUMN juga terdampak kenaikan biaya konstruksi.

Ia menyebut kenaikan harga besi mencapai 30%, beton 23%, sedangkan biaya transportasi telah meningkat hingga 41%. Secara keseluruhan, kontraktor memperkirakan kebutuhan penyesuaian harga berada di kisaran 25%-35%.

Kondisi tersebut membuat struktur keuangan kontraktor menjadi semakin rentan. Terlebih, kontraktor terikat dengan target penyelesaian proyek sesuai kontrak, sementara kenaikan biaya tidak sepenuhnya dapat diteruskan ke dalam nilai kontrak.

"Struktur finansial dari kontraktor juga sebenarnya rapuh. Rapuh sekali, yaitu sensitif terhadap perubahan," ujar Djoko.

Menurut dia, tekanan biaya tersebut semakin berat karena kontraktor tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi untuk proyek konstruksi sehingga harus menggunakan BBM industri. Kenaikan harga BBM kemudian merembet ke berbagai material dan proses produksi konstruksi.

Di tengah kondisi tersebut, Djoko menilai iklim investasi di sektor konstruksi juga menjadi kurang menarik. Pelaku usaha memilih menahan investasi karena risiko proyek dinilai semakin tinggi dan kepastian pengembalian investasi belum memadai.

"Dulu zamannya ketika Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan, iklim investasi bagus sekali. Sehingga banyak investasi yang dilakukan oleh kami," katanya.

Djoko mengatakan, perusahaan swasta sebelumnya masih memiliki minat untuk berinvestasi pada sejumlah proyek infrastruktur, termasuk jalan tol dan sistem penyediaan air minum. Namun, saat ini keputusan investasi menjadi lebih berhati-hati.

"Ketika sekarang kami melihat risikonya tinggi, jadi kami hold untuk berinvestasi," ujar Djoko.

Menurutnya, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi minat investor asing. Ia mencontohkan perusahaan Jepang yang telah lama menjadi mitranya dalam bisnis konstruksi dan investasi turut mempertimbangkan kondisi partner lokal sebelum mengambil keputusan investasi.

"Kalau partnernya ini ragu, juga dia akan ragu," katanya.

Djoko menilai pemerintah perlu memperbaiki iklim investasi dengan memberikan kepastian aturan, memperbaiki mekanisme penyesuaian harga kontrak, serta mempercepat pembayaran hak kontraktor, termasuk restitusi pajak.

Ia menyebut total restitusi pajak yang masih tertahan pada anggota AKI telah mencapai lebih dari Rp10 triliun. Sebagian pengajuan bahkan telah tertahan selama lebih dari satu tahun, dengan nilai restitusi salah satu perusahaan mencapai sekitar Rp3,4 triliun.

Menurut Djoko, dana restitusi tersebut sebenarnya dapat kembali diputar untuk investasi. Dengan struktur pembiayaan proyek yang umumnya menggunakan kombinasi modal sendiri dan pinjaman bank, dana yang kembali ke perusahaan memiliki potensi menciptakan nilai investasi yang lebih besar.

"Kalau Rp1 triliun diinvestasi kan sudah jadi bisnis. Leverage-nya kan 1,3," ujarnya.

Karena itu, Djoko meminta pemerintah tidak hanya melihat persoalan konstruksi dari sisi anggaran, tetapi juga dari kemampuan sektor swasta dalam ikut membiayai pembangunan.

Ia menilai kebutuhan pembangunan infrastruktur tidak mungkin sepenuhnya mengandalkan APBN. Pelibatan swasta menjadi penting karena kapasitas pembiayaan pemerintah terbatas.

"Kalau semuanya mengandalkan uangnya APBN tidak cukup," katanya.

Djoko menambahkan, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang membuat pelaku usaha kembali berani menanamkan modal. Menurutnya, apabila perusahaan domestik saja mulai menahan investasi, kondisi tersebut dapat semakin menyulitkan upaya menarik investor asing.

"Kalau orang kita sendiri juga takut, apalagi orang asing yang akan mencari peluang investasi," ujar Djoko.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan stimulus terhadap proyek-proyek infrastruktur yang memiliki potensi ekonomi, termasuk proyek yang saat ini belum berjalan optimal.

Menurut Djoko, pengalaman pembangunan infrastruktur di Batam menunjukkan bahwa dukungan terhadap infrastruktur dasar seperti air, listrik, pelabuhan dan komunikasi dapat menjadi katalis pertumbuhan industri dan ekonomi daerah.

"Kalau air, listrik, pelabuhan, komunikasi tidak on, tidak mungkin industri masuk," katanya.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu kembali mendorong proyek-proyek produktif dengan skema pembiayaan dan dukungan yang tepat. Dengan demikian, sektor swasta dapat kembali masuk dan mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur.

"Kalau ingin pertumbuhan dari PDB itu betul-betul ingin 8%, pemerintah harus hadir," pungkas Djoko.

Baca Juga: Penjualan Mobil Listrik Naik, Persaingan Merek China Makin Ketat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News