kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.259   93,00   0,51%
  • IDX 5.223   107,94   2,11%
  • KOMPAS100 675   15,32   2,32%
  • LQ45 540   13,34   2,53%
  • ISSI 167   2,52   1,53%
  • IDX30 305   7,98   2,69%
  • IDXHIDIV20 415   12,57   3,12%
  • IDX80 78   1,77   2,32%
  • IDXV30 112   2,43   2,21%
  • IDXQ30 103   2,80   2,78%

Izin Tambang Ormas di Tangan Bahlil, Tapi Pengawasan Tetap di Kementerian ESDM


Jumat, 26 Juli 2024 / 21:05 WIB
Izin Tambang Ormas di Tangan Bahlil, Tapi Pengawasan Tetap di Kementerian ESDM
ILUSTRASI. Pengusahaan, pembinaan, hingga pengawasan pengelolan tambang ormas berada di tangan Kementerian ESDM.


Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyatakan bahwa meskipun pemberian izin kelola tambang untuk Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan di tangan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia, namun untuk pengusahaan, pembinaan, hingga pengawasannya tetap di Kementerian ESDM.

"Kan sekarang sudah jelas kalau untuk yang ormas kan PP-nya sudah jelas di situ, ngurusnya kan di sana (Kementerian Investasi). Nanti ke kita [ESDM] itu kalau sudah jadi. Kita ini nanti pengusahaannya, pembinaannya, pengawasannya. Tapi sekarang kalau untuk dari sisi penetapaan itu ada di sana," ungkap Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (26/7).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengalihkan kewenangan penetapan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kepada Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Baca Juga: Belum Beri Keputusan Final, Muhammadiyah Ungkap Dana Pengelolaan Tambang Sudah Siap

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang diundangkan pada 22 Juli 2024.

Perpres tersebut mengatur terkait penawaran secara prioritas WIUPK yang berasal dari eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Catatan Kontan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mendirikan PT atau perseroan terbatas sebagai badan usaha yang digunakan untuk mengurus atau mengelola lahan tambang yang diberikan oleh pemerintah.

Terbaru, PP Muhammadiyah berencana menerima kebijakan izin pertambangan untuk ormas keagamaan untuk memberikan kebaikan pada dunia pertambangan. Hingga saat ini, rencana ini masih bergulir di PP Muhammadiyah.

Baca Juga: Pengamat: Muhammadiyah Dinilai Lebih Baik Tolak Izin Pengelolaan Tambang

Kewenangan Pemberian Izin Tambang Ormas di Tangan Bahlil, Tapi Pengawasan Tetap di Kementerian ESDM

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×