Jelang IEU-CEPA, Kadin Bidik Peluang Ekspor Tekstil hingga Alas Kaki ke Eropa

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong peningkatan ekspor produk manufaktur Indonesia ke pasar Eropa melalui percepatan ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa mengatakan, perjanjian dagang antara Indonesia dan Uni Eropa tersebut menjadi momentum strategis untuk meningkatkan daya saing produk nasional, memperluas pasar ekspor, sekaligus menarik investasi Eropa ke Indonesia.

"Dunia usaha Indonesia sudah memiliki fondasi yang cukup kuat untuk memanfaatkan perjanjian ini, terutama perusahaan yang selama ini telah mengeskpor produknya ke pasar Eropa," kata Erwin pada Kontan, Selasa (27/10/2026).

Meski demikian, kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan IEU-CEPA belum merata. Sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri menengah dalam memenuhi persyaratan pasar Uni Eropa.

Erwin menjelaskan, tantangan tersebut antara lain mencakup pemenuhan standar kualitas, sertifikasi, ketertelusuran bahan baku, serta persyaratan lingkungan dan keberlanjutan yang diterapkan Uni Eropa.

Karena itu, Kadin mendorong pemerintah dan dunia usaha memanfaatkan periode menjelang implementasi IEU-CEPA untuk memperkuat kesiapan industri nasional.

Upaya tersebut perlu mencakup peningkatan kapasitas produksi, perbaikan kualitas produk, serta perluasan jaringan distribusi dan kemitraan dengan perusahaan Eropa.

"Kami melihat terdapat beberapa kelompok produk Indonesia yang mempunyai peluang besar untuk meningkatkan penetrasi pasar Eropa," ujar Erwin.

Dia menyebutkan, produk tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, serta furnitur menjadi sejumlah sektor yang berpeluang memperoleh manfaat dari penurunan tarif perdagangan. Industri-industri tersebut dinilai memiliki basis produksi yang kuat di Indonesia.

Selain itu, produk kelapa sawit dan turunannya, oleokimia, produk berbasis karet, serta berbagai produk agroindustri juga berpeluang memperluas penetrasi ke pasar Eropa.

Namun, eksportir produk-produk tersebut tetap perlu memperhatikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dan ketertelusuran rantai pasok.

Peluang ekspor juga terbuka bagi produk perikanan, makanan olahan, kopi, kakao, dan komoditas pertanian bernilai tambah.

Sementara itu, dari sektor manufaktur, Indonesia berpotensi meningkatkan penetrasi pasar melalui komponen otomotif, elektronik, mesin, serta produk industri berbasis hilirisasi yang memenuhi persyaratan pasar Eropa.

Erwin menilai, peningkatan ekspor melalui IEU-CEPA tidak akan terjadi secara otomatis setelah perjanjian berlaku. Besarnya tambahan ekspor akan bergantung pada kesiapan industri, kemampuan memenuhi standar Uni Eropa, daya saing harga, kapasitas produksi, serta pemanfaatan fasilitas tarif preferensial.

Dari perspektif dunia usaha, peningkatan ekspor secara bertahap dalam beberapa tahun pertama merupakan sasaran yang realistis untuk diupayakan.

Peluang tersebut terutama terbuka bagi sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, serta industri makanan dan manufaktur.

Di sisi lain, IEU-CEPA juga diharapkan membuka peluang peningkatan investasi Eropa di Indonesia, khususnya pada industri pengolahan, energi bersih, teknologi, dan manufaktur berorientasi ekspor.

Investasi tersebut berpotensi memperkuat rantai pasok industri, mendorong transfer teknologi, serta menciptakan lapangan kerja.

"KADIN berharap ekspor Indonesia ke Eropa ke depan tidak lagi terlalu bergantung pada komoditas mentah, tetapi semakin didominasi produk manufaktur dan produk olahan bernilai tambah tinggi," ungkap Erwin.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Perdagagan, Budi Santoso menyebutkan hingga kini pemerintah tengah menyiapkan proses ratifikasi IEU - CEPA yang rencananya akan dilakukan pada November mendatang.

Budi mengakui bahwa ratifikasi ini mundur dari target semula yang rencananya akan dilakukan pada bulan Oktober. Menurutnya salah satu kendala yang terjadi berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam dokumen perjanjian.

Pasalnya, pihak Uni Eropa menginkan dokumen tersebut bisa tersedia dalam seluruh bahasa yang digunakan di kawasan tersebut.

"Kalau kemarin kan masalah bahasa. Di sananya kan maunya semua bahasa. Kita mencoba mendekati pakai bahasa Inggris dulu saja yang ditandatangani,” ujar Budi, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News