kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.550.000   10.000   0,39%
  • USD/IDR 18.185   38,00   0,21%
  • IDX 5.266   -106,96   -1,99%
  • KOMPAS100 682   -13,68   -1,97%
  • LQ45 533   -9,14   -1,69%
  • ISSI 179   -4,42   -2,41%
  • IDX30 300   -4,55   -1,49%
  • IDXHIDIV20 399   -1,83   -0,46%
  • IDX80 79   -1,55   -1,93%
  • IDXV30 111   -0,19   -0,17%
  • IDXQ30 101   -0,86   -0,84%

Pemerintah Kurangi Pasokan Gas ke Singapura, Kepastian Pasokan Domestik Disorot


Selasa, 27 Oktober 2026 / 17:01 WIB
Pemerintah Kurangi Pasokan Gas ke Singapura, Kepastian Pasokan Domestik Disorot
ILUSTRASI. Pemerintah melakukan penyesuaian sebagian pasokan ekspor gas ke Singapura guna memperkuat keandalan listrik di wilayah Batam dan Sumatra. (KONTAN/Dikky Setiawan)


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melakukan penyesuaian sebagian pasokan ekspor gas ke Singapura. Kebijakan ini diambil guna memperkuat keandalan listrik di wilayah Batam dan Sumatra.

Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto Tamoreka menilai penyesuaian alokasi pasokan gas perlu mendahulukan kebutuhan dalam negeri. 

"Sudah saatnya sumber daya energi yang kita miliki memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional. Ketika kebutuhan gas untuk pembangkit listrik dan industri dalam negeri meningkat, pemerintah harus memastikan kepentingan nasional menjadi prioritas utama," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (27/10/2026).

Baca Juga: PTPN Genjot Hilirisasi Sawit Berbasis Teknologi

Sekadar mengingatkan, Pemerintah melakukan pengurangan ekspor gas sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) atau sekitar 8% dari total pasokan gas pipa ke Singapura. 

Penyesuaian kuota ekspor tersebut dinilai tetap memperhatikan skema kerja sama internasional dan berjalan sesuai ketentuan hukum serta isi kontrak yang masih berlaku.

Di sisi lain, Beniyanto menegaskan, penyesuaian volume pengiriman gas harus tetap berjalan di atas koridor aturan kontraktual yang sah. 

"Indonesia tentu harus menghormati setiap perjanjian kerja sama internasional. Namun, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan energi nasional terpenuhi. Selama dilakukan sesuai ketentuan kontrak, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan ekonomi dalam negeri," tegasnya.

Baca Juga: PalmCo Gandeng Masyarakat Adat dalam Memodernisasi Perkebunan

Lebih lanjut, dia menambahkan, keandalan distribusi dan stabilitas harga gas bagi sektor pengolahan menjadi syarat agar alokasi pasokan ini berdampak optimal. 

"Jangan sampai kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi industri pengolahannya justru menghadapi keterbatasan energi. Karena itu, kebijakan ini harus diikuti dengan penguatan infrastruktur dan distribusi gas agar manfaatnya benar-benar dirasakan sektor industri," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN30
Kontan Academy
The Owner's Number Supply Chain Management on Practical Sales Forecasting (SCMPSF)

[X]
×