kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.660.000   -10.000   -0,60%
  • USD/IDR 16.280   55,00   0,34%
  • IDX 6.743   -132,96   -1,93%
  • KOMPAS100 996   -6,22   -0,62%
  • LQ45 785   7,24   0,93%
  • ISSI 204   -4,64   -2,22%
  • IDX30 407   4,40   1,09%
  • IDXHIDIV20 490   7,18   1,49%
  • IDX80 114   0,52   0,46%
  • IDXV30 118   0,81   0,69%
  • IDXQ30 135   1,91   1,44%

Kementan Optimistis Peluang Swasembada Pangan pada 2027 Semakin Terbuka


Jumat, 07 Februari 2025 / 15:43 WIB
Kementan Optimistis Peluang Swasembada Pangan pada 2027 Semakin Terbuka
ILUSTRASI. Panen padi di Desa Jembayat, Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (11/3/2024). Dengan luasnya potensi sumber daya lahan serta pengalaman Indonesia dalam mencapai swasembada pangan pada 1984, target ini dinilai realistis.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah menargetkan swasembada pangan, khususnya beras, pada tahun 2027. Dengan luasnya potensi sumber daya lahan serta pengalaman Indonesia dalam mencapai swasembada pangan pada 1984, target ini dinilai realistis untuk dicapai.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki total lahan seluas 191,09 juta hektare (ha), termasuk 9,44 juta ha lahan basah non-rawa dan 31,12 juta ha lahan rawa. 

Dari total lahan rawa, sekitar 12,23 juta ha berpotensi dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif.

Baca Juga: NFA Dampingi Kunker Komisi IV DPR RI, Makin Semangat untuk Percepat Swasembada Pangan

“Jika kita dapat mengoptimalkan satu juta hektare saja, dampaknya akan besar. Apalagi jika tiga juta hektare lahan tambahan dapat dimanfaatkan, Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk 400 juta sampai 500 juta penduduk,” ujar Sarwo dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertema "Menyongsong Swasembada Pangan 2027", Kamis (6/2).

Selain lahan basah, Indonesia juga memiliki 144 juta ha lahan kering yang berpotensi untuk mendukung ketahanan pangan. Teknologi desalinasi, yang telah diterapkan di negara seperti Arab Saudi dan Ethiopia, diharapkan dapat dimanfaatkan di Indonesia untuk mengubah air laut menjadi air tawar guna meningkatkan produktivitas pertanian.

“Dengan langkah ini, cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia bukan sekadar swasembada, tetapi juga menjadi pusat penyedia pangan global,” tambahnya.

Strategi Peningkatan Produksi

Pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi guna meningkatkan produksi padi. Salah satunya dengan meningkatkan indeks pertanaman (IP), seperti dari IP 100 menjadi IP 200 dan IP 200 menjadi IP 300. Selain itu, pemberian bantuan benih unggul kepada petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Baca Juga: Wujudkan Swasembada Pangan, Menko Pangan: Harus Buka Lahan Baru

“Penambahan luas areal tanam, baik melalui ekstensifikasi maupun pencetakan sawah baru, menjadi langkah penting untuk meningkatkan produksi. Selain itu, upaya mengurangi kehilangan hasil panen dan meningkatkan efisiensi distribusi juga terus dilakukan,” jelas Sarwo.

Dalam sektor hilir, Bapanas menetapkan kenaikan harga gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp6.000 per kilogram, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bapanas No. 14 Tahun 2025. 

Selain itu, Perum Bulog ditugaskan untuk menyerap 3 juta ton setara beras selama 2025 guna menjaga stabilitas harga dan pasokan.

Bapanas juga menggalakkan kampanye pengurangan pemborosan pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 31% makanan terbuang, terdiri dari 17% sampah makanan dan 14% food loss.

Baca Juga: United Tractors (UNTR) Bidik Peluang Pasok Alat Berat Proyek Swasembada Pangan

“Jika kita bisa menghemat 10% konsumsi beras saja, kita bisa menghemat sekitar 3 juta ton beras per tahun. Ini bisa mengurangi ketergantungan pada impor,” ungkap Sarwo.

Peran HKTI dan Pemerintah Daerah

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), Mulyono Machmur, menyoroti peran HKTI dalam mendukung swasembada pangan, termasuk dalam usulan harga pembelian pemerintah (HPP) yang lebih menguntungkan petani.

“Dulu HPP hanya Rp 4.200 — Rp5.500 per kilogram, sekarang sudah naik menjadi Rp 6.500 per kilogram. Ini penting agar petani mendapatkan keuntungan minimal 30% dari input dan outputnya,” ujar Mulyono.

Selain itu, HKTI mengusulkan penyederhanaan distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran, yang telah mendapat dukungan dari DPR. 

Menurut Mulyono, keberhasilan swasembada pangan pada 1984 didukung oleh ekosistem pertanian yang kuat, termasuk peran aktif pemerintah daerah dan partisipasi petani.

Baca Juga: Menilik Realisasi Janji Swasembada Pangan Era Kepemimpinan Jokowi

Direktur Irigasi Pertanian, Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Dhani Gartina, menyatakan pemerintah akan terus memberikan dukungan melalui berbagai program strategis. 

Fokus utama pemerintah adalah memperkuat sistem irigasi dan pompanisasi serta memanfaatkan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas.

“Kami optimistis dengan penguatan irigasi dan pemanfaatan teknologi, swasembada pangan dapat terwujud pada 2027,” pungkas Dhani.

Selanjutnya: Samir Proyeksi TWP90 akan Terus Terjaga di Tahun Ini, Per Januari 2025 Capai 0,05%

Menarik Dibaca: Resep Nasi Tim Ayam Jamur dari Nasi Kemarin yang Harum dan Kaya Rasa, Bikin Ketagihan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Mastering Finance for Non Finance Entering the Realm of Private Equity

[X]
×