Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
"Harapannya akhir tahun 99,9% dan 2020 bisa 100%," terang Jonan, pekan lalu. Capaian lain yakni lewat program BBM satu harga. Pemerintah menargetkan 160 titik BBM satu harga untuk kurun waktu 2017 hingga 2019. Adapun, sejauh ini telah terbangun sebanyak 170 titik BBM satu harga.
Kendati demikian, Jonan menuturkan masih dibutuhkan minimal 330 SPBU hingga 2024 mendatang. "Masih ada 1000 titik atau kecamatan yang belum tersedia SPBU," sebut Jonan.
Tantangan lainnya datang dari sektor Energi Baru Terbarukan. Asal tahu saja, pemerintah menargetkan bauran energi EBT pada tahun 2025 mendatang sebesar 23%. Sayangnya, realisasinya hingga kini belum menembus 15%.
Baca Juga: SKK Migas: Kami siap jadi frontliner demi percepat perizinan sektor migas
Mengutip catatan Kontan.co.id, Sejumlah pihak menyoroti regulasi yang tidak ramah investasi dan ketidakmatangan proyek jadi penyebab 22 proyek Energi Baru Terbarukan kesulitan pendanaan.
Ketua Asosiasi Perusahaan Pengembang Listrik Tenaga Air (APPLTA) Riza Husni menuturkan selain regulasi, ketidakmatangan perencanaan turut menjadi penyebab terkendalanya proyek memperoleh pendanaan.
"Kesannya buru-buru, ada 22 proyek yang kesulitan pendanaan. sejumlah proyek lain yang sebenarnya sudah siap justru tidak bisa dimulai," ungkap Riza kepada Kontan.co.id, Kamis (17/10).
Baca Juga: Kementerian ESDM: Perusahaan migas harus manfaatkan kebijakan yang ada
Riza menampik jika Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tidak menarik bagi investor. Ia menjelaskan, jenis pembangkit ini sangat menarik bagi investor. Terlebih melihat ketersediaan sumber daya yang berlimpah.
"Sangat menarik, bahkan sekarang hidro lebih murah dari batubara, jadi harusnya kembangkan hidro, tapi dihalang-halangi," imbuh Riza.
Riza bahkan menilai, Kementerian ESDM di bawah pimpinan Ignasius Jonan cenderung tidak pro pada pengembangan EBT. Salah satu indikatornya yakni kehadiran ESDM sebagai regulator yang menarik investasi semakin tidak terlihat perannya.
Lebih jauh Riza bilang pihak asosiasi berharap Jonan tak lagi menjabat sebagai Menteri ESDM di periode berikutnya. "Harapannya supaya ada pergantian Menteri ESDM sehingga nanti ada regulasi yang bisa menyehatkan iklim investasi" tandas Riza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
