Kementerian ESDM Sebut Empat SPBU Swasta Telah Sepakat Kerjasama B2B dengan Pertamina

Jumat, 26 September 2025 / 15:15 WIB

ILUSTRASI. Gasoline drips out of a nozzle held by a gas station mechanic in Somerville, Massachusetts, U.S., March 7, 2022. REUTERS/Brian Snyder . Kementerian ESDM memastikan empat BU swasta pengelola SPBU telah mencapai kesepakatan bisnis dengan Pertamina soal BBM impor.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan empat dari lima badan usaha (BU) swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) telah mencapai kesepakatan bisnis (business to business/B2B) dengan PT Pertamina (Persero) terkait pasokan BBM impor tambahan. Hanya tersisa satu BU swasta yang belum meneken kesepakatan hingga Rabu (24/9) malam.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menyampaikan, seluruh syarat teknis maupun administrasi sudah dipenuhi Pertamina.

"Semua persyaratan sudah dipenuhi oleh Pertamina, karena harusnya kalau memang niat baik untuk menyelesaikan masalah ini agar masyarakat bisa terlayani, ya sudah langsung harusnya segera laksanakan B2Bnya dan barang bisa disalurkan segera. Karena barangnya sudah ada di Indonesia," kata Anggia di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/9).

Menurut Anggia, kuota impor tambahan untuk SPBU swasta sudah tiba di Indonesia pada 24 September 2025. BBM tersebut telah memenuhi standar spesifikasi internasional, melalui uji Lemigas serta mekanisme joint surveyor.

Anggia menegaskan, Pertamina tidak mengambil keuntungan dalam kondisi saat ini.

“Yang penting jadi prioritas kita sekarang adalah untuk memberikan barangnya ada di masyarakat, untuk melayani konsumen,” katanya.

Meski empat BU swasta sudah sepakat, mekanisme penyaluran tetap bergantung pada kesepakatan masing-masing pihak dengan Pertamina.

Kementerian ESDM, kata Dwi, hanya berperan sebagai fasilitator agar B2B segera berjalan.

Lebih lanjut, Dwi bilang, evaluasi kuota impor ke depan akan mempertimbangkan pertumbuhan dan market share swasta. Sesuai Perpres 61/2024 tentang Neraca Komoditas, BU swasta sudah harus mengajukan kebutuhan impor untuk 2026 pada Oktober ini.

“Jadi kalau ada istilah monopoli, impor satu pintu, itu untuk tahun 2026 tidak ada, dan untuk tahun ini pun juga tidak ada, hanya mekanisme B2B dan kolaborasi yang kita jalankan,” tegas Dwi.