Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana meninjau langsung lokasi proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi Unit II yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara pada Sabtu (6/02) lalu. Kunjungan ini dilakukan pasca kejadian paparan gas H2S dari PLTP tersebut yang mengakibatkan lima orang warga Desa Sibanggor Julu meninggal dunia.
Di sana, rombongan Kementerian ESDM memastikan penanganan sosial korban pasca kejadian tanggal 25 Januari 2021 ini berjalan dengan baik. Selain itu, Dadan juga melakukan pendalaman dari investasi terkait operasional PLTP Sorik Marapi Unit II.
“Itu merupakan tugasnya kami. Tugasnya Pak Polisi dan aparat hukum nanti terkait dengan aspek lain, kami tidak ikut sampai situ,” ungkap Dadan dalam siaran pers di situs Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Senin (8/2).
Ia menjelaskan, pihak Kementerian ESDM ingin memastikan penanganan korban berjalan dan permasalahan bisa terselesaikan dengan baik, termasuk korban meninggal dan yang dirawat. Kementerian ESDM bersama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memastikan bahwa PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses dan rekomendasi.
Baca Juga: Godok RUU EBT, Komisi VII DPR menyaring masukan dari Universitas Muhammadiyah Malang
Pemerintah memprioritaskan semua urusan penanganan korban ditangani dengan baik dan secara paralel dilakukan investigasi, serta menyelesaikan laporan kejadian agar memastikan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.
“Saya sudah meninjau lokasi Wellpad T yang merupakan lokasi TKP (Tempat Kejadian Perkara) diduga paparan gas H2S dan meminta penjelasan dari Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) PLTP Sorik Marapi bahwa SOP sudah dilaksanakan dan tidak ada peralatan yang rusak dari SMGP,” jelas Dadan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten, Dadan menyampaikan bahwa tidak ada isu air seperti yang diutarakan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI pada pekan lalu.
Dalam hal ini, sudah disaksikan sendiri bahwa tidak ada air yang keluar. Semua proses pengolahan panas bumi tersebut dikelola di dalam, sehingga dimasukkan lagi ke perut bumi dan tidak ada yang dibuang ke sungai.
Kementerian ESDM akan segera membentuk tim investigasi gabungan dengan mengikutsertakan unsur dari praktisi, akademisi, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Diharapkan tim ini akan dapat menyelesaikan laporan hasil investigasi yang berisi rekomendasi perbaikan dalam waktu dua minggu ke depan.
Rombongan yang dipimpin Dirjen EBTKE ini juga meninjau instalasi rig pengeboran di wellpad AA, PLTP Unit I (45MW) dan Posko Kesehatan di Puskemas Sibangor Julu serta menyerahkan bantuan berupa obat-obatan dan alat kesehatan untuk membantu pelayanan posko tersebut.
Dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan program pendampingan healing kepada masyarakat dengan mendatangkan psikolog dan psikiatri untuk mempercepat pemulihan trauma dari kejadian tersebut.
Tak hanya itu, rombongan juga bersilahturahmi ke rumah keluarga korban meninggal dunia dan menyampaikan ucapan duka cita serta ungkapan keprihatinan Menteri ESDM atas musibah yang menimpa keluarga. Pihak keluarga menyampaikan telah menerima dan ikhlas atas musibah tersebut.
“Tadi sudah diskusi dengan Pak Kadis Kesehatan, kita masih akan buka posko sampai akhir bulan tapi yang berikutnya itu lebih banyak ke penanganan trauma jadi masih akan dilakukan. Untuk hal ini akan didukung penuh oleh SMGP. Tadi malam saya dengar dari Pak Bupati bahwa proyek ini memang selain tujuannya untuk menghasilkan listrik karena investasi juga harus bermanfaat buat masyarakat lokal dan juga untuk lingkungan sekitarnya baik nanti ada kesempatan kerja baru ataupun kesempatan usaha baru. Kami akan memastikan bahwa kejadian tersebut tidak terulang lagi,” terang Dadan ketika bertemu para keluarga korban.
Baca Juga: Insiden kebocoran gas PLTP Sorik Marapi akibat mal operasi
Sebelumnya, rombongan Ditjen EBTKE bertemu dan bersilahturahmi dengan Bupati Mandailing Natal yang juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal dan Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk berkoordinasi lebih lanjut terkait penanganan kejadian.
Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan nasution menyampaikan, PLTP Sorik Marapi sangat dibutuhkan karena mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal, khususnya di masa pandemi Covid-19.
“Tidak kurang Rp 600 juta per bulan pendapatan diterima oleh masyarakat lokal yang bekerja di PLTP Sorik Marapi. Pengembangan proyek ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan hutan lindung sebesar 102 ribu hektar yang ditetapkan Presiden RI sebagai Kawasan Hutan Sosial untuk komoditas kopi khas Mandailing dan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mandailing Natal,” tutur Dahlan.
Pada kegiatan kunjungan ini, Direktur PT SMGP Riza Glorius mengungkapkan bahwa pihaknya berfokus pada penangan korban. Sejauh ini, aspek sosial atas dampak kejadian ini sebagian besar sudah terselesaikan.
“Kami akan terus memastikan semua dampak yang diakibatkan oleh musibah ini akan kami selesaikan. Selanjutnya, kami bersama-sama dengan pihak Kementerian ESDM melakukan evaluasi total terhadap SOP untuk memastikan bahwa kami memang siap nantinya kalau memang akan dimulai beroperasi Kembali Tentunya semua dengan persetujuan dari Kementerian ESDM”, pungkas Riza.
Selanjutnya: Catat, pemerintah tidak potong insentif nakes!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
