/2025/10/15/1805659775.jpg "Kena Sanksi AS, Bahlil Beberkan Nasib Kerjasama Migas RI dengan Rosneft")
Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan minyak terbesar Rusia, LukOil (LKOH) dan Rosneft (ROSN), pada Kamis (23/10/2025).
Langkah ini dilakukan setelah Presiden AS, Donald Trump, menilai Presiden Rusia, Vladimir Putin, tidak bersikap jujur dalam pembicaraan terkait perang di Ukraina, sebagaimana dilaporkan Reuters.
Langkah sanksi ini sempat menimbulkan kekhawatiran terkait proyek Kilangan Minyak Grass Root Refinery (GRR) Tuban di Jawa Timur, yang melibatkan Rosneft dan Pertamina.
Baca Juga: Perusahaan Raksasa Asal AS Chevron Tengah Bidik Lapangan Migas di Indonesia
Proyek senilai US$ 24 miliar atau sekitar Rp 392,47 triliun ini menempati lahan lebih dari 800 hektare dan menjadi salah satu rencana pengembangan energi terbesar di Indonesia.
Meski begitu, pemerintah menegaskan proyek tetap berjalan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan ada banyak cara untuk menyelesaikan proyek tersebut.
"Tenang saja, banyak jalan menuju surga. Jangan terlalu khawatir berlebihan ya. Kita sudah siasati," ujar Bahlil saat ditemui di Monumen Nasional (Monas), Jumat (24/10/2025), usai menghadiri Hari Pertambangan dan Energi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan Rosneft belum mengambil keputusan final (final investment decision/FID) terkait proyek Tuban.
Baca Juga: Rusia Kena Sanksi Eropa, Bagaimana Nasib Blok Tuna di Tangan Zarubezhneft?
"Kalau itu infonya masih sama dengan dulu. Rosneft sampai sekarang masih belum FID," kata Laode.
Ia menambahkan, proyek Tuban dibandingkan dengan RDMP Balikpapan, yang kini lebih siap dan ditargetkan selesai November 2025.
"Dari sisi perencanaan, Balikpapan yang ada di depan, sementara Tuban masih progresnya sama dengan sebelumnya. Targetnya RDMP harus selesai tahun ini, itu yang dikejar," jelasnya.
Selain dari AS, Rosneft sebelumnya juga menghadapi sanksi dari Eropa pada pertengahan 2025. Perusahaan minyak Rusia itu mengalami embargo penjualan minyak dari kilang di India yang bekerja sama dengan Naraya Energy.
Baca Juga: Investasi Migas US$ 8,1 Miliar pada Juni 2025, Iklim Investasi Migas RI Menarik?
Sanksi-sanksi ini merupakan efek samping dari konflik Rusia–Ukraina yang masih berlanjut, karena lapangan-lapangan minyak di luar Rusia dianggap menjadi sumber pendanaan perang.
Meski demikian, pemerintah optimistis proyek-proyek kerjasama energi dengan Rosneft tetap dapat dijalankan, asalkan proses investasi final dan strategi pengembangan dikelola secara hati-hati.
Selanjutnya: Wall Street Cetak Rekor Tertinggi, Inflasi Moderat Picu Harapan Penurunan Suku Bunga
Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (25/10), Provinsi Ini Berpotensi Hujan Sangat Lebat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
