Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Seperti menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) yang mewajibkan kerja sama penyelenggara over the top (OTT) dengan penyelenggara telekomunikasi.
Namun kerjasama itu dianggap bertentangan dengan net neutrality atau netralitas internet. Ini adalah prinsip, penyedia layanan internet telekomunikasi harus memberikan hak yang setara pada semua konsumen terkait konten yang legal, terlepas dari sumbernya.
Heru Sutadi Direktur Eksekutif ICT Institute menduga, beberapa OTT mengangkat net neutrality lantaran ingin membawa dan mendistribusikan konten secara bebas. Tanpa boleh ada yang mengontrol. "Di sisi lain, Indonesia tidak mengadopsi net neutrality karena tidak sesuai dengan norma dan perundang-undangan yang ada," ungkap Heru, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2).
Padahal kontrol itu agar pemerintah dapat melindungi masyarakat dari konten-konten negatif dan ilegal "Saat ini Indonesia hanya mengenal teknologi netral di industri telekomunikasi. Indonesia tak mengenal net neutrality," tegas Heru. Tanpa kerjasama OTT asing dengan operator telekomunikasi di Indonesia, negara semakin tidak berdaya tidak memiliki kekuatan di ruang digital. J
Kendati begitu, cukup banyak OTT yang setuju kerjasama dengan jaringan telekomunikasi. Salah satunya Lionsgate Play. OTT streaming video ini memandang, OTT akan mendapatkan banyak manfaat jika kerjasama dengan penyelenggara jasa atau jaringan di Indonesia,
Seperti mendapatkan akses pasar di Indonesia yang besar. “Juga bisa dipromosikan oleh operator melalui SMS broadcast. Coba kalau jalan sendiri, biaya SMS cukup mahal,”ujar Guntur S. Siboro, Country Head Lionsgate Play Indonesia, ke Kontan pekan lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
