Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kesepakatan harga gas dari proyek Blok Sakakemang masih belum menemui titik temu. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masih melakukan pembicaraan dengan Repsol untuk mencapai harga yang sesuai keekonomian.
Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko menyampaikan, pembahasan terkait harga gas ini sudah dilakukan berkali-kali. Perhitungan harga sesuai keekonomian dilakukan antar pihak Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Repsol bersama tim Deputi Perencanaan SKK Migas.
Arief optimistis, kesepakatan bisa segera terjalin dalam waktu dekat, atau sebelum tutup tahun 2020 bersamaan dengan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) tahap 1 Blok Sakakemang. "Harga gas keekonomian Sakakemang sebentar lagi ketemu, dalam waktu dekat. Insha Allah bisa (sebelum tutup tahun 2020)," kata Arief saat dihubungi Kontan.co.id, Jum'at (25/9).
Arief memang tidak membeberkan bagaimana progres dan besaran harga gas yang dibicarakan sejauh ini. Yang jelas, pihaknya berharap harga gas dari Sakakemang bisa ekonomis dan sejalan dengan kebijakan harga gas US$ 6 per MMBTU yang sudah diputuskan pemerintah. "Kalau kami dari bidang komersial, harus melihat kebijakan harga gas US$ 6, sehingga jualannya lebih mudah," sambung Arief.
Merujuk pada pemberitaan sebelumnya pada awal Agustus 2020 lalu, harga gas Blok Sakakemang msaih di atas US$ 7 per MMBTU sesuai keekonomian proyek. Seiring dengan beleid harga gas industri seperti Perpres No. 4 Tahun 2016 serta Permen ESDM No. 8 Tahun 2020, SKK Migas melakukan antisipasi terkait penetapan harga gas di Blok Sakakemang.
Baca Juga: SKK Migas beberkan alasan gandeng lembaga geosains dunia untuk eksplorasi
Apalagi jika gas dari blok tersebut dijual kepada pelaku industri atau kelistrikan yang berhak mendapat harga maksimal US$ 6 per MMBTU. Lantas, diskusi antara SKK Migas dan Repsol bertujuan untuk mendorong agar harga keekonomian proyek Blok Sakakemang bisa berada di level US$ 6 per MMBTU.
Hal tersebut dilakukan untuk menghindari beban penerimaan negara terkait kompensasi kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atas selisih harga keekonomian menurut KKKS dengan harga gas sesuai Permen ESDM No. 8 Tahun 2020. “Jadi Permen harga gas itu sudah tepat supaya bisa mendorong KKKS dalam mengoptimalkan biaya produksinya,” imbuh Arief.
Untuk menciptakan harga keekonomian yang ideal, tambah Arief, SKK Migas dan Repsol sedang berkoordinasi mencari calon pembeli (buyer) yang lebih bervariasi. Dalam hal ini, pembeli gas dari Blok Sakakemang bisa saja berasal dari konsumen penikmat harga gas US$ 6 per MMBTU maupun konsumen yang bukan termasuk dalam golongan tersebut.
“Mengacu pada regulasi, KKKS dan SKK Migas harus bisa mengusahakan agar harga gas bisa bersaing dengan sumber energi lain secara global,” sebut Arief.
Dihubungi terpisah, Stakeholder Relations Manager Repsol Amir Faisal Jindan masih belum memberikan tanggapan terkait dengan harga gas dari Blok Sakakemang. Kata dia, saat ini pihaknya masih melakukan proses persetujuan POD 1 dengan pemerintah. "POD 1 Sakakemang masih dalam proses persetujuan pemerintah," kata Amir kepada Kontan.co.id, Jum'at (25/9).
Dalam catatan Kontan.co.id, Blok Sakakemang merupakan salah satu temuan migas terbesar di dunia selama periode 2018-2019. Dengan cadangan terbukti gas bumi mencapai sekitar 2 triliun kaki kubik (tcf), temuan Repsol ini juga menjadi yang terbesar di Indonesia selama 18 tahun terakhir. Dalam sertifikasi awal, jumlah cadangan yang dimasukkan hanya 1 trilliun cubic feet (tcf).
Selanjutnya: SKK Migas masih upayakan agar harga gas dari proyek Blok Sakakemang sesuai regulasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
