Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ruas Tol Cawang-Tanjung Priok-Pluit bakal ditutup jika Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimujono menyetujui Road Bike Event yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Jakarta.
Namun, langkah tersebut tampaknya tak akan berjalan mulus karena mendapat tentangan dari berbagai pihak. Yakni, Asosiasi Tol Indonesia (ATI) hingga PT Jasa Marga Tbk (JSMR) yang juga merupakan pemilik dari ruas tol tersebut.
Ketua ATI Kris Ade Sudiyono mengatakan, walau pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memutuskan, namun banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menyelenggarakan Road Bike Event tersebut.
Baca Juga: Anies usul JIUT sebagai lintasan sepeda, ATI sampaikan penolakan
"Maka perlu disiapkan alternatif solusi yang lebih baik untuk semua pihak, agar tidak membebani Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan pengguna jasa transportasi jalan tol," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Kamis (3/9).
Ia menambahkan, setidaknya ada sembilan hal yang harus dipertimbangkan.
Pertama, aspek traffic management. Pada jaringan jalan di DKI Jakarta berpotensi mengalami gangguan sehingga berdampak pada perubahan pola trafik di seluruh jaringan jalan, baik arteri, nasional, dan tol, di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Oleh sebab itu, perlunya kesiapan petugas yang cukup masif.
Kedua, penurunan kapasitas lajur pada jaringan tol lainnya apabila dilakukan pengalihan lalu lintas dari ruas tol Cawang-Tanjung Priok-Pluit sehingga berdampak pada tingkat keseimbangan rasio kapasitas layanan semua jaringan jalan di wilayah DKI Jakarta. Dengan begitu dikhawatirkan akan terjadi kepadatan di ruas-ruas tertentu yang dalam kondisi normal sudah menunjukkan kondisi VCR yang tinggi.
Ketiga, potensi tambahan biaya pengaturan lalu lintas dan biaya pemeliharaan jalan akibat adanya pengalihan lalu lintas selama penyelenggaraan Road Bike Event tersebut.
Keempat, aspek keamanan dan keselamatan peseda mengingat tingginya kecepatan angin di jalan tol layang, serta penurunan response time kendaraan layanan jalan tol akibat penutupan jalur yang digunakan oleh pesepeda. Selain itu, untuk keamanan, penutupan harus dilakukan secara menyeluruh yang membutuhkan waktu yang lebih lama guna persiapan saat pengalihan dan pengembalian ke kondisi normal.
Kelima, aspek regulasi yang mengatur peruntukan jalan tol. Aturan penutupan jalan tol sementara baik sebagian atau seluruh ruas jalan tol, termasuk peraturan waktu operasi kendaraan angkutan barang di Jalan Tol Dalam Kota DKI Jakarta.
Keenam potensi komplain pengguna jalan tol akibat berkurangnya jalur alternatif menuju bandara atau tujuan lainnya sehingga harus mengubah rute yang mengakibatkan biaya tambahan, dampak pada perubahan waktu tempuh, gangguan lalu lintas dengan melintasnya truk di ruas tol dalam kota, dan dampak pengalihan lalu lintas bagi pengguna jalan arteri maupun masyarakat sekitar.
Baca Juga: Proyek akses tol alternatif ke Bandara Soekarno-Hatta tuntas akhir tahun ini
Ketujuh, potensi BUJT kehilangan pendapatan tol akibat pengalihan volume lalu lintas selama penyelenggaraan Road Bike Event.
Kedelapan, pertimbangan kondisi finansial BUJT yang saat ini sedang tertekan akibat pandemi Covid-19 lantaran penurunan volume lalu lintas dan pendapatan tol secara signifikan.
Terakhir, pertimbangan iklim investasi infrastruktur jalan tol yang akan mengalami preseden buruk bagi kepastian usaha akibat adanya penutupan jalan tol untuk kepentingan tertentu, apalagi janga waktu yang cukup panjang dan tidak disiapkan insentif/mitigasi atas risiko tersebut.
"Inisiatif ini dapat mengganggu appetite investor, apalagi di tengah upaya meningkatkan partisipasi swasta dan badan usaha dalam pendanaan proyek infrastruktur melalui model kemitraan pemerintah dan badan usaha di Indonesia," tegas dia.
Sementara itu, sebagai pemilik 45% saham di ruas tersebut, Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur juga keberatan. Ia menyebutkan, sebaiknya diusulkan beberapa opsi sehingga memberikan alternatif solusi yang terbaik. Terlebih kondisi finansial badan-badan usaha jalan tol yang tertekan akibat Covid-19.
"Karena saya yakin dengan menutup jalan tol bukan opsi terbaik. Mengapa tidak dipikirkan alternatif lain yang lebih baik, yang tidak merepotkan berbagai pihak termasuk pengguna jasa transportasi jalan tol," kata dia kepada Kontan.co.id saat dihubungi terpisah, Kamis (3/9).
Menurut dia, banyak kerugian yang akan ditanggung apabila ruas jalan tol ditutup mulai dari beban biaya manajemen operasi di lapangan dan potensial losses yang ditanggung pengusaha. Kemudian dari sisi pengguna yaitu vehicle cost dan time value losses dampak dari kemacetan yang ditimbulkan akibat jaringan jalan yang terganggu.
Baca Juga: Jasa Marga: Penyesuaian tarif tol Cipularang dan Padaleunyi akan dongkrak pendapatan
Subakti juga menyebutkan, Road Bike Event hanya satu jalur saja sehingga lajur lainnya aktif dan berisikan kendaraan besar.
"Jadi berbahaya karena hempasan angin dari kendaraan besar serta menggnggu jalan tol khususnya jika terjadi hambatan seperti kecelakaan di jalur tol lajur yang aktif yang membutuhkan penanganan yang cepat," pungkas dia.
Selanjutnya: ATI berharap ada konsistensi waktu peninjauan penyesuaian tarif tol dari pemerintah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
