Reporter: Amalia Fitri | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio mengungkapkan pihaknya ingin membangun pengawasan untuk Netflix jika diamanahkan oleh Undang-Undang.
Dalam gelaran diskusi media dan publik bertajuk Polemik Netflix; Antara Bisnis, Regulasi, dan Norma Sosial di Cikini, Jakarta Pusat, KPI melihat bisnis Video on Demand (VoD) di masa depan akan berkembang pesat dan Netflix sebagai salah satu penyelenggara Over the Top (OTT), perlu mendapat perlakuan regulasi penyiaran khusus.
Baca Juga: Netflix luncurkan dua film seri baru jelang akhir pekan ini
"Saya kerap mendapatkan keluhan dari pengusaha televisi konvensional karena konten Netflix yang cukup vulgar, mengapa tidak diturunkan? Tentu kami sadar lembaga KPI tidak berwenang melakukan sensor apalagi take down tayangan karena peraturan yang ada saat ini belum bisa menjangkau aksi sampai ke sana. Maka, memang butuh sinergi dari berbagai pihak untuk melahirkan UU baru untuk menghadapi jenis layanan ini," jelas Agung saat ditemui di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).
Ia menyayangkan lembaga di Indonesia yang memiliki peran pengaturan layanan streaming masih bergerak sendiri-sendiri, sehingga menimbulkan gap.
