Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kemenko Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengajak swasta untuk terlibat lebih intensif dalam penyediaan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun proyek infrastruktur yang setara dengan PSN.
Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menjelaskan, pemerintah mendorong skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan PSN.
“Kita tidak bisa tergantung pada APBN dan APBD. Harus ada pelibatan swasta dalam penyediaan PSN,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (24/12).
Oleh karena itu, pemerintah terus memperbaiki feasibility study PSN sehingga risiko dari penyediaan PSN dapat ditanggung bersama antara pemerintah dan swasta.
Baca Juga: KPPIP kejar target proyek JTB selesai 2022
Selama ini, swasta dilibatkan dalam PSN sektor energi seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). KPPIP juga mendorong agar skema KPBU bisa diterapkan pada PSN sektor perhubungan.
Sejumlah proyek yang terdapat di dalam Perpres 79/2019, Perpres 80/2019, serta Perpres 87/2021 sangat potensial untuk melibatkan pengusaha swasta dalam negeri. Pemerintah membuka peluang bagi swasta untuk terlibat dalam proyek brownfield.
“Karena pemerintah tidak bisa bergantung hanya ke APBN saja atau BUMN saja. Selama pandemi ini mau nggak mau anggaran pemerintah digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional,” ujar Wahyu.
KPPIP, lanjut Wahyu, terus menggali pola pembiayaan alternatif untuk penyediaan PSN seperti Land Value Capture (LVC) untuk mengurangi beban APBN.
“Pemerintah memaksimalkan segala cara untuk membiayai infrastruktur demi meningkatkan daya saing Indonesia,” ucap Wahyu.
