kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45934,47   6,12   0.66%
  • EMAS1.335.000 1,06%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

KPPIP Ajak Swasta Terlibat Lebih Intensif Dalam Pembangunan PSN


Jumat, 24 Desember 2021 / 11:21 WIB
KPPIP Ajak Swasta Terlibat Lebih Intensif Dalam Pembangunan PSN
ILUSTRASI. Akselerasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN): Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo (kiri)


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto

Pemerintah juga memaksimalkan peran Indonesia Investment Authority (INA) dalam pendanaan PSN, baik dalam bentuk ekuitas maupun pinjaman. INA yang memiliki kapasitas pendanaan besar, potensial untuk mendanai proyek brownfield maupun greenfield.

Menurut Wahyu, saat ini ada beberapa proyek yang tengah dikaji INA seperti, Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan di Tanjung Priok, dan Pelabuhan Makassar.

“INA sedang melakukan kajian dan melakukan penyusunan strategi. Semoga bukan hanya proyek yang brownfield tetapi juga yang greenfield yang didanai,” terang Wahyu.

Sementara itu, Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) berharap pemerintah melibatkan lebih banyak pihak swasta dari dalam negeri dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Pasca pemerintahan Pak Jokowi ini PSN yang strategis harus diteruskan. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Kami minta pengusaha nasional bisa lebih ditingkatkan karena peran swasta dalam penyediaan PSN masih sangat kurang,” kata Sekretaris Jenderal BPP Gapensi, Andi Rukman Karumpa.

Selama ini, pengusaha memang sudah terlibat dalam sejumlah pembangunan proyek infrastruktur yang memiliki multiplier effect bagi masyarakat. Pasalnya, para pengusaha mendukung seluruh program pemerintah, utamanya pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Pemerintah akan masukkan daftar PSN dalam RKP tahun 2022

Namun demikian, ia melanjutkan, kerja sama antara BUMN dengan swasta perlu memperhatikan profesionalitas dalam berbisnis seperti yang terjadi di sektor jasa konstruksi.

“Banyak pelaku usaha yang menjerit karena dibayar telat oleh BUMN. Pelaku usaha yang berharap dapat untung tetapi malah jadi buntung dengan situasi seperti ini. Perlu adanya jaminan dan kepastian pembayarannya,” ujar Karumpa.

Gapensi sendiri memiliki sekitar 80 ribu anggota di seluruh Indonesia. Para pengusaha yang tergabung dalam Gapensi sejatinya dapat menopang pelaksanaan proyek infrastruktur maupun PSN.

Di samping itu, Gapensi berharap pemerintah juga mengembangkan wilayah di sekitar infrastruktur prioritas maupun PSN dengan membangun sentra ekonomi baru.

“Jika infrastruktur sudah terbangun dengan baik, maka sentra ekonomi di sekitar infrastruktur harus dibangun dengan baik,” tutur Andi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×