Reporter: Risky Widia Puspitasari | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah boleh saja berencana untuk menggenjot ekspor non migas untuk bisa menutup defisit perdagangan Indonesia. Tapi di lapangan toh masih banyak sekali masalah yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah laporan Ombudsman Republik Indonesia soal penyimpangan proses masa tunggu dan bongkar muat (dwelling time) yang terjadi di empat pelabuhan di Indonesia.
Menurut Yugi Prayanto, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan permasalahan utama adalah kurangnya koordinasi dari beberapa instansi terkait. "Hal itu dapat menyebabkan pemanfaatan celah oleh oknum. Biaya jadi tinggi dan daya saing pengusaha melemah," ujarnya kepada Kontan, Kamis (13/3).
Kelemahan utamanya terjadi dalam soal distribusi barang. Menurut Yugi, solusi yang tepat adalah adanya pelayanan dan birokrasi satu atap. Hal tersebut bisa dilakukan untuk memotong jalur izin birokrasi. Selain itu peraturan waktu pelayanan akan jelas. "Pungli bisa dihindari dengan cashless payment dan yang penting transparansi monitoring, bisa lewat cara online," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)