/2025/01/01/392662727.jpg "Lonjakan Harga Avtur Imbas Geopolitik, Industri Penerbangan Tertekan")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) yang dipicu dinamika geopolitik global diperkirakan belum akan mereda dalam waktu dekat.
Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi industri penerbangan, termasuk di Indonesia, yang harus menghadapi tekanan biaya operasional yang terus meningkat.
Pengamat penerbangan, Alvin Lie, menilai bahwa kenaikan harga energi saat ini bukan sekadar fenomena domestik, melainkan bagian dari gejolak global yang memaksa seluruh negara untuk beradaptasi.
“Ini fenomena internasional. Bukan hanya avtur, tapi juga diesel dan bensin semuanya naik. Semua negara harus beradaptasi dengan kondisi ini sebagai realita,” ujar Alvin dalam keterangan yang diterima Kontan, Jumat (10/4/2026).
Baca Juga: Pemerintah Akui Global Pengaruhi Pertambangan, Asosiasi Harap Ada Relaksasi Produksi
Ia mencontohkan, tekanan energi bahkan telah memicu kelangkaan di sejumlah negara. Di Australia, pasokan solar dilaporkan menipis dan mulai mengganggu distribusi logistik serta aktivitas industri, mencerminkan dampak nyata dari krisis energi global.
Di Indonesia, dampak lonjakan harga energi belum sepenuhnya terasa karena adanya intervensi pemerintah melalui skema subsidi bahan bakar minyak (BBM). Harga BBM, termasuk avtur yang sebagian besar diproduksi di dalam negeri, masih dapat ditekan sehingga belum membebani masyarakat secara langsung.
Namun demikian, Alvin mengingatkan bahwa ketahanan fiskal pemerintah menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.
“Kalau harga BBM ikut naik, semua biaya pasti akan naik. Saat ini tidak naik bukan karena harga dasarnya tidak naik, melainkan karena disubsidi. Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah mampu menahan beban itu,” katanya.
Ketidakpastian juga diperparah oleh dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait jalur distribusi energi global seperti Selat Hormuz. Gangguan pada jalur strategis tersebut berpotensi kembali mendorong lonjakan harga minyak dunia.
Harga minyak yang sebelumnya berada di kisaran US$92 per barel, menurut Alvin, masih sangat fluktuatif dan sulit diprediksi arah pergerakannya dalam jangka pendek.
“Kalau jalur distribusi terganggu lagi, harga minyak bisa naik. Dampaknya akan langsung ke harga avtur dan biaya operasional penerbangan. Kita belum tahu stabilnya di level berapa,” jelasnya.
Dalam situasi ini, industri penerbangan menghadapi tekanan ganda, yakni lonjakan biaya operasional dan melemahnya daya beli masyarakat. Maskapai dituntut untuk tetap menjaga keberlangsungan bisnis di tengah sensitivitas penumpang terhadap kenaikan harga tiket.
Baca Juga: Kerek Pangsa Pasar, Semen Baturaja (SMBR) Perkuat Sinergi dengan Pemprov Lampung
Alvin menilai kebijakan fuel surcharge yang saat ini telah naik 28% masih belum ideal untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan maskapai dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
Sebagai langkah mitigasi, ia menyarankan pemerintah memperluas skema insentif bagi industri penerbangan, termasuk mempertimbangkan penanggungan pajak pertambahan nilai (PPN) atas avtur domestik.
“Kalau PPN avtur juga ditanggung pemerintah, dampaknya bisa lebih terasa. Harga tiket bisa lebih ditekan, maskapai tetap bertahan, dan masyarakat tidak terlalu terbebani,” ujarnya.
Menurut Alvin, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga stabilitas industri penerbangan nasional di tengah tekanan global yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
