Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
Adapun lokakarya The HUD Institute bertajuk Hunian Madani Syariah & Berkelanjutan ini menghasilkan 10 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Pertama, harus ada digitalisasi sistem pada ekosistem penyediaan dan pembiayaan perumahan madani.
Kedua, pembenahan atau penyediaan peraturan perundangan pembiayaan perumahan tanpa bank (bukan anti bank), perizinan, dan pungutan liar.
Ketiga, perlu kepastian tata ruang yang lebih baik, egosektoral, miskoordinasi antar lembaga. Pemerintah diharapkan memberi ruang yang lebih besar pada pengembang rumah subsidi dan berpihak pada masyarakat syariah.
Keempat, pembenahan perizinan yang sangat Panjang yakni mencapai 26 langkah di daerah. Kelima, lembaga pembiayaan mencakup SMF dan BP TAPERA memiliki peran strategis kolaboratif untuk fasilitasi pembiayaan perumahan berbasis syariah.
Keenam, harus ada kolaborasi program 1 juta rumah antara pengembang syariah dan Direktrat Rumah Umum dan Komersil Ditjen Perumahan PUPR.
Baca Juga: Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,17% tahun depan
Ketujuh, lembaga Keuangan Non Bank didorong untuk terlibat dalam pembiayaan perumahan di Indonesia. Kedelapan, pengaduan dan pencegahan pelanggaran di sektor perumahan akan terus dibina oleh Kementerian PUPR.
Kesembilan, mendorong kejelasan hak dan kewajiban antara Pengembang dan konsumen dalam ekosistem syariah berupa regulasi properti syariah.
Kesepuluh, The HUD Institute mendorong pembentukan kelompok kerja Silahturahmi Penyediaan Perumahan Madani/Syariah yang beranggotakan The HUD Institute, MUI, DSN, DPP ADPS, SMF, BP TAPERA, Ditjen Perumahan KemenPUPR, Ditjen PI KemenPUPR, PPDPP, DPP HIMPERRA, DPP REI, BSI, BTN, BPJS TK dan ASABRI.
Baca Juga: Bisnis properti meningkat, peminat Skandinavia Apartment ikut terdongkrak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
