Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli
Sayangnya, Zulkifli tidak membeberkan lebih detail terkait molornya penyelesaian proyek kelistrikan tersebut. Yang jelas, merujuk pada pemberitaan Kontan.co.id, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu bahwa dengan adanya penurunan demand dan pandemi Covid-19, akan ada pergeseran jadwal operasional proyek yang akan dituangkan dalam RUPTL yang baru untuk periode 2020-2029.
Menurut Jisman, untuk melihat pembangkit mana saja yang akan mundur dari jadwal, berapa kapasitasnya dan hingga kapan akan selesai, pihaknya masih menunggu usulan RUPTL baru. Jisman mengatakan pihaknya pun akan menghitung proyeksi pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sebab, proyeksi pertumbuhan ekonomi merupakan landasan dalam memproyeksikan pertumbuhan konsumsi listrik untuk tahun tahun ke depan.
"Pertanyaan pembangkit mana, kapan? sampai berapa tahun mundurnya? tentu harus ada hitung-hitungan. Kami punya semacam tools untuk menghitung, sehingga terlihat pertumbuhan listriknya. Dasarnya pertumbuhan ekonomi akan kami tanyakan ke Kemenkeu," terang Jisman.
Bahkan, proyeksi molornya program 35.000 MW sudah pernah disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana pada Februari 2020 lalu. Kata Rida, mundurnya jadwal penyelesaian proyek mempertimbangkan rendahnya permintaan listrik.
Baca Juga: Pemerintah didesak untuk segera beralih dari pembangkit fosil ke pembangkit EBT
"Karena demand-nya memang rendah, dulu kami prediksi pertumbuhan ekonomi 7%-8%, sehingga listrik bisa 1,2 kali lipat. Tapi pertumbuhan ekonomi ternyata 5%, listrik bahkan di bawah itu, 4,5% untung (pertumbuhan lambat) kalau tidak babak belur," ujar Rida.
Selain itu, katanya, pengembangan ketenagalistrikan khusus pembangkit dihadapkan pada sejumlah kendala seperti pembebasan lahan, perizinan serta isu sosial atau penolakan dari masyarakat.
Adanya kendala-kendala tersebut tak ditampik oleh Zulkifli. Menurutnya, dalam proses pembangunan transmisi, tantangan terbesar yang dihadapi PLN adalah proses pembebasan lahan. Selain itu, adanya pandemi covid-19 juga membuat penyediaan material utama transmisi terhambat.
Sementara di sisi jaringan distribusi, khususnya untuk melistriki wilayah terpencil, tantangannya adalah kondisi geografi dan akses yang sulit membuat pengiriman material menjadi lebih sulit dilakukan.
“Terkait permasalahan lahan kami terus berkoordinasi dengan stakeholder seperti BPN dan Kejaksaan untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut,” ujar Zulkifli lewat keterangan tertulisnya, Selasa (25/8).
Baca Juga: Diprediksi kembali molor, megaproyek 35.000 MW baru beroperasi 23% di semester I-2020
Adapun, hingga akhir Semester I-2020, jaringan transmisi khususnya untuk evakuasi daya pembangkit yang telah beroperasi mengalami peningkatan sepanjang 950,9 kilometer sirkuit (kms), dan penambahan kapasitas Gardu Induk sebesar 2.890 Mega Volt Ampere (MVA).
Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita meminta PLN menyusun roadmap yang jelas terkait dengan proyeksi supply-demand, kendala yang dihadapi dalam pengerjaan program 35.000 MW serta upaya yang telah dan akan dilakukan PLN.
Ratna juga meminta agar PLN menghitung dengan cermat dampak keterlambatan penyelesaian proyek terhadap potensi membengkaknya investasi.
"Karena kami yakin dengan meleset dari target yang ini lebih panjang, pasti akan membutuhkan biaya investasi yang lebih besar. Mengingat kondisi keuangan PLN hari ini yang tidak terlalu baik, saya kira penting menyampaikan kondisi sebenarnya seperti apa," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
