Reporter: Azis Husaini, Filemon Agung | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penolakan Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) atas pembentukan Holding BUMN Geothermal tak membuat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Mandiri Sekuritas menghentikan program merger tersebut.
Sebelumnya, melalui surat Nomor 001/FSPBB-SP PLN/VIII/2021, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Serikat Pekerja di PT PLN Grup melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Isinya adalah permohonan pembatalan rencana privatisasi energi nasional melalui program Holding Subholding (HSH) Pertamina dan PLN.
Selain menolak restrukturisasi BUMN melalui mekanisme pembentukan Holding, mereka juga menolak rencana initial public offering (IPO) terhadap anak-anak perusahaannya.
"Itu semua merupakan bentuk lain privatisasi aset negara," tulis FSPPB dalam suratnya ke Presiden.
Atas dasar itulah, FSPPB dan Serikat Pekerja PLN meminta Presiden Jokowi membatalkan rencana Holding-Subholding Pertamina dan PLN, serta rencana IPO anak-anak perusahaannya.
Saat ini, proses pengalihan aset dan pembentukan holding BUMN Geothermal dilakukan Mandiri Sekuritas sebagai lead consultant. Dikonfirmasi mengenai proses terkini, pihak Mandiri Sekuritas memastikan proses konsolidasi aset masih berlangsung. "Masih on going," kata Harold Tjiptadjaja, Direktur Mandiri Sekuritas, singkat ke KONTAN, Jumat (27/8).
Proses pada Agustus ini adalah memindahkan aset PLN GG dan Indonesia Power ke Pertamina Geothermal Energi (PGE). Setelah itu dilakukan pemindahan aset dari Geo Dipa.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menghitung jumlah aset yang dimiliki Pertamina dan PLN. "Jadi nanti kalau posisinya (dalam holding) sesuai dengan jumlah aset yang dimiliki, menjadi fair saja dia dan kedua-duanya pemiliknya," kata Arya.
Ia menambahkan, untuk PT Geo Dipa Energi bakal menggunakan metode yang berbeda dalam pembentukan holding ini. Sayangnya, Arya masih belum merinci lebih jauh mengenai metode yang bakal digunakan.
Yang terang, Kementerian BUMN memastikan fokus utama saat ini merampungkan konsolidasi aset PT PLN Gas dan Geothermal (PLN GG) dan PGE terlebih dahulu, meskipun tersiar kabar prosesnya masih alot.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengungkapkan, PGE dinilai paling potensial menjadi induk holding BUMN Geothermal. "Memang saat ini kelihatan yang paling berpotensi untuk menjadi sebuah (induk) holding tentunya adalah Pertamina Geothermal. Tetapi ini kami diskusikan terus," kata Pahala beberapa waktu lalu.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi menjelaskan, Holding ini nantinya akan menjaga keterjangkauan tarif listrik bagi pelanggan PLN karena akan diterapkan efisiensi beban tambahan penyediaan tenaga listriknya.
"Maka, jika ada yang bilang kalau holding ini tidak nasionalis, justru kontradiktif. Sebelum ada rencana holding, pengelolaan yang ada terpecah-pecah, nilai tambahnya kecil, dan posisi tawar kepada stakeholder," kata Agung.
Oleh karena itu, ia berharap semua pihak, termasuk serikat pekerja agar mendukung pembentukan holding ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
