Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, untuk membahas terkait tambang PT Adaro Energy Tbk.
Muhadjir mengatakan, sesuai dengan penjelasan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Muhammadiyah bakal mendapatkan jatah untuk mengelola tambang PT tersebut.
Baca Juga: Ormas Keagamaan Bisa Gandeng Mitra, Bumi Resources (BUMI) Fokus Garap Aset Eksisting
"Menurut penjelasan Bapak Menteri ESDM begitu (mendapat jatah tambang). Sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, tim sudah menugaskan anggota untuk berkonsultasi dengan Wamen ESDM untuk membahas hal-hal yang lebih teknis," ujar Muhadjir, kepada Kompas.com saat dikonfirmasi, Senin (13/1/2025).
Muhadjir mengatakan, sejauh ini belum ada pembahasan detail terkait luas lahan yang bakal dikelola untuk Muhammadiyah.
"(Pembahasan) belum sampai sedetail itu," ujar dia.
Muhadjir menuturkan, kemungkinan terkait luas lahan tambang yang akan diberikan ke Muhammadiyah akan dibicarakan pada saat konsultasi dengan Wamen ESDM.
"Mestinya begitu (pembahasan lahan)," ucap dia.
Baca Juga: NU dan Muhammadiyah Diminta Gandeng Mitra Profesional untuk Kelola Tambang Eks PKP2B
Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah dipastikan bakal mengelola eks lahan tambang PT Adaro Energy Tbk.
Ia menuturkan, perizinan pengelolaan lahan tambang oleh ormas keagamaan terus berproses.
Saat ini, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menjadi dua ormas yang sudah ditetapkan lahan tambang kelolaannya.
"Kalau NU sudah selesai, Muhammadiyah sekarang sudah turun juga. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro (untuk Muhammadiyah)," ujar Bahlil, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk mencapai 7.437 hektar (ha) yang berlokasi di Kalimantan Selatan.
Baca Juga: Muhammadiyah Akan Kelola Tambang Batubara PKP2B Bekas Adaro
Pemberian izin kelola tambang ke ormas keagamaan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Pemerintah sendiri menyiapkan enam lahan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang bakal diberikan ke ormas keagamaan.
Lahan tambang itu terdiri dari eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dapat Jatah Tambang Adaro, Muhammadiyah Bakal Bahas dengan Wamen ESDM ", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/01/13/20101531/dapat-jatah-tambang-adaro-muhammadiyah-bakal-bahas-dengan-wamen-esdm.
Selanjutnya: Penyaluran Pinjaman P2P Lending Baru 30,91, OJK Targetkan Bisa Capai 70% pada 2028
Menarik Dibaca: Daerah Ini Hujan Seharian, Simak Proyeksi Cuaca Besok (14/1) di Jawa Barat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
