Reporter: Agung Hidayat | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di saat pemerintah menggenjot ekonomi saat pandemi ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meneken beleid untuk bea masuk impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Pelaku industri hulu tekstil meyakini hal tersebut dapat membantu sektor industri itu yang selama ini kepayahan dalam menghadapi serbuan impor produk tekstil.
Tiga beleid yakni Peraturan Menteri Keuangan No.54, PMK No.55, dan PMK No.56/2020 langsung diteken beberapa waktu lalu. Dalam aturan tersebut, jenis barang impor TPT yang kena bea masuk safeguard adalah produk benang dari serat stapel sintetik dan artifisial, kain, termasuk tirai (gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya.
Baca Juga: Terdampak Covid-19, Mega Perintis (ZONE) prediksi penurunan pendapatan 25%
Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengakui bahwa safeguard tersebut sudah dinanti-nanti oleh pelaku industri. Menurut Redma Gita Wirawasta, Sekjen APSyFI, pihaknya dan beberapa asosiasi lain sudah mendesak lama dan sempat menemui presiden untuk menerangkan kesulitan industri TPT saat ini.
Namun keberadaan safeguard tersebut juga belum sempurna secara keseluruhan, seperti jenis barang yang terlihat dari jumlah kode HS yang diatur masih sedikit. Seperti PMK No. 56/2020 yang mengatur soal impor benang jahit dari serat stapel sintetik dan artifisial, hanya menyertakan 6 jenis HS saja.
Padahal kata Redma, produksi benang lokal bisa mencapai 200 jenis HS. Begitu juga dengan PMK No. 55/2020 yang mengatur impor kain, ada 107 kode HS yang diatur bea masuk impornya, sedangkan menurut APSyFI kain produksi lokal bisa mencapai 600 kode HS.
"Ditekennya PMK ini awal yang baik bagi industri TPT. Tapi memang ada kekhawatiran implementasinya di lapangan nanti. (Pengimpor) biasanya punya banyak modus untuk mengakali HS ini," sebut Redma kepada Kontan.co.id, Selasa (2/5). Juga cukup jamak terjadi modus dengan mengakali negara asal barang tekstil, Redma mencontohkan kasus penyelundupan tekstil di Batam yang baru saja terjadi.
Baca Juga: Mantap, baju APD buatan Sritex penuhi standard internasional WHO
Dimana dokumen pengiriman kain tersebut seharusnya berasal dari India. Padahal kain-kain tersebut berasal dari China dan tidak pernah singgah di India. Dari titik awal, yaitu Hongkong, kontainer mengangkut kain jenis brokat, sutra dan satin, tapi pada akhirnya muatan tersebut dipindahkan tanpa pengawasan otoritas berwajib di Batam.
Meski sudah ada safeguard, industri TPT tidak serta merta dapat terkerek naik. "Perlu waktu sebab konsumsi tekstil juga tergantung daya beli masyarakat. Kami perkirakan kalau implementasi PMK berjalan baik, kuartal IV tahun ini bisa jadi kesempatan baik industri untuk tumbuh," terang Redma.
Kondisi industri TPT dalam negeri saat ini tengah terpukul, sebagian besar pabrik sudah ada yang menyetop produksi. Yang berproduksi pun utilisasi mesinnya hanya di bawah 50%, sehingga APSyFI memprediksi produksi TPT tahun ini bakal susut sekitar 40%-50% dibandingkan tahun kemarin.
Baca Juga: API: Kenormalan baru bisa mempercepat penerapan industri 4.0 pada industri TPT
Di sisi lain, Carel Christanto, Direktur PT Asia Pacific Investama Tbk (MYTX) meyakini peraturan bea masuk ini bakal berefek positif bagi industri. "Safeguard benang dan kain sangat membantu industri TPT dalam negeri, namun impor tetap mesti dipantau," katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (2/5).
Namun demikian, MYTX masih belum dapat merincikan efek safeguard tersebut terhadap pertumbuhan bisnis perseroan. Sebelumnya manajemen bilang, bisnis tekstil perseroan cukup tertekan bahkan penjualan diakui sempat merosot 50% karena pandemi mengakibatkan penundaan pembelian dari pelanggan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
