Sumber: Antara | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berencana memoratorium pemberian izin konsesi lahan kelapa sawit di sejumlah provinsi Indonesia.
"Tadi saya 'bisikin' Menteri Lingkungan Hidup, kemarin kita sudah moratorium lahan gambut, sudah. Sekarang siapkan lagi moratorium kelapa sawit," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (14/4).
Presiden menjelaskan masalah produksi kelapa sawit terlalu lama karena petani belum menggunakan bibit unggul.
Selain itu, jelas Jokowi, masalah sawit juga timbul akibat telatnya peremajaan pohon.
"Pemilihan bibit juga tidak dilakukan, terutama ini oleh yang dimiliki pemilik petani. Ini kalau bisa dikerjakan itu bisa naik," kata Presiden terkait produktivitas kelapa sawit yang mempengaruhi penggunaan lahan.
Presiden menjelaskan nantinya pengusaha maupun petani sawit tidak diperbolehkan meminta lahan untuk konsesi tanaman komoditas tersebut.
Menurut Presiden, pemerintah juga berencana menyiapkan moratorium untuk wilayah pertambangan.
"Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada," tegas Jokowi.
Kepala Negara menjelaskan pemerintah akan menertibkan urusan tata ruang untuk sektor pertambangan agar tidak melanggar batas hutan konsesi yang telah ditetapkan.
Presiden Joko Widodo telah menghadiri pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta untuk memperingati Hari Hutan Internasional.
Ratusan burung dan tukik penyu sisik telah dilepaskan oleh Presiden didampingi oleh Menteri LHK Siti Nurbaya sebagai dukungan terhadap perlindungan satwa dilindungi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
