kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.546.000   -13.000   -0,51%
  • USD/IDR 18.167   1,00   0,01%
  • IDX 5.055   -42,61   -0,84%
  • KOMPAS100 651   -4,91   -0,75%
  • LQ45 515   -0,27   -0,05%
  • ISSI 169   -2,02   -1,18%
  • IDX30 290   0,42   0,14%
  • IDXHIDIV20 391   3,07   0,79%
  • IDX80 75   -0,41   -0,55%
  • IDXV30 109   1,56   1,45%
  • IDXQ30 98   0,12   0,12%

Pemerintah Bidik India dan China untuk Diversifikasi Impor BBM RON 90


Jumat, 30 Oktober 2026 / 15:20 WIB
Pemerintah Bidik India dan China untuk Diversifikasi Impor BBM RON 90
ILUSTRASI. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi / Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( (Dok/ESDM)


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai menjajaki sumber pasokan baru untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. India dan China menjadi dua negara yang dibidik untuk memperluas alternatif impor, terutama BBM dengan spesifikasi RON 90.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyasar kedua negara tersebut sebagai bagian dari strategi diversifikasi pasokan minyak Indonesia.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Saleh Abdurrahman, mengungkapkan bahwa impor BBM Indonesia saat ini masih terkonsentrasi di kawasan Asia Tenggara. Singapura menjadi pemasok terbesar, disusul Malaysia.

"Porsi impor BBM terbesar dari Singapura diikuti Malaysia, ada juga sedikit dari Oman, China dan lain-lain," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (29/10/2026).

Menurut Saleh, India dan China memiliki kapasitas ekspor BBM yang berpotensi dimanfaatkan Indonesia. Membuka akses impor dari kedua negara tersebut dapat memperluas pilihan sumber pasokan sekaligus menjadi alternatif untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Baca Juga: Revisi RKAB 2026, Kuota Produksi Nikel Disetujui 290 Juta–300 Juta Ton

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa rencana diversifikasi impor harus mempertimbangkan aspek keekonomian. Pemerintah perlu memastikan bahwa pasokan dari negara alternatif tersebut kompetitif dari sisi harga dan biaya pengadaan.

"China dan India juga mengekspor BBM, sehingga bisa menjadi opsi untuk diversifikasi sumber impor, tentu dengan hitung-hitungan keekonomian," ungkapnya.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat tata kelola pengadaan energi melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur bahwa pengadaan impor minyak mentah, BBM, dan liquefied petroleum gas (LPG) dilakukan melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan kesinambungan pasokan energi nasional. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kesiapan kelembagaan dan koordinasi yang kuat, mengingat transaksi impor minyak mentah dan BBM melibatkan nilai serta kompleksitas yang besar.

Baca Juga: Smelter China Mau Pangkas Produksi Nikel, FINI: Imbas Permintaan EV Melambat

Saleh menilai, penguatan kapasitas BLU Lemigas menjadi hal penting agar mekanisme pengadaan impor dapat berjalan efektif. Terlebih, pemerintah masih membuka peluang bagi badan usaha milik negara (BUMN) untuk melakukan impor secara langsung dalam kondisi tertentu.

"Meskipun tetap dibuka peluang BUMN untuk melakukan impor langsung pada kondisi tertentu. Karena ini transaksinya besar dan cukup kompleks, maka BLU harus disiapkan dengan sangat baik tentu juga bekerjasama dengan Pertamina sebagai main offtaker BBM atau crude impor," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN30
Kontan Academy
The Owner's Number Supply Chain Management on Practical Sales Forecasting (SCMPSF)

[X]
×