kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.837.000   27.000   0,96%
  • USD/IDR 16.991   62,00   0,37%
  • IDX 7.097   -67,03   -0,94%
  • KOMPAS100 977   -12,33   -1,25%
  • LQ45 719   -12,76   -1,74%
  • ISSI 250   -1,82   -0,73%
  • IDX30 391   -7,50   -1,88%
  • IDXHIDIV20 489   -9,60   -1,93%
  • IDX80 110   -1,54   -1,38%
  • IDXV30 134   -2,11   -1,54%
  • IDXQ30 128   -2,18   -1,68%

Pemerintah gelar rapat tertutup bahas IK-CEPA


Senin, 10 Maret 2014 / 15:30 WIB
Pemerintah gelar rapat tertutup bahas IK-CEPA
ILUSTRASI. JAKARTA. Karyawan menunjukkan logam mulia emas di gerai Pegadaian, Jakarta. KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Syarifah Nur Aida | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Menteri Perindustrian MS Hidayat bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar menggelar rapat tertutup untuk membahas permasalahan tarif terkait kelanjutan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK CEPA) di Kementerian Perindustrian, Senin (10/3).

"Kita ingin mendapatkan perdagangan yang adil, mesti bermanfaat untuk kedua pihak, Indonesia dan Korea," ujar Lutfi.

Sektor yang tengah dirundingkan adalah adalah otomotif, besi baja, pertanian, kehutanan, perikanan dan elektronik. Ada beberapa sektor yang telah mencapai kesepakatan, namun Lutfi enggan merinci.

Meski demikian, dibanding CEPA antara Indonesia dan Jepang, Mendag bisa memastikan kerja sama kali ini akan dilakukan secara menyeluruh. "Kalau ditanya apakah lebih baik sulit dijawab, paling tidak lebih komprehensif," paparnya.

Menperin MS Hidayat menegaskan, pertemuan akan berlanjut ke perundingan ke-8 yang akan dilangsungkan di Indonesia.

Hingga saat ini, minat Korea untuk berinvestasi di bidang otomotif belum jelas. Di Indonesia, hanya 2% otomotif dari Korea, sisanya hampir 90% dikuasai Jepang. "Kita mengerti kalau Korea berpikir ulang karena investasi jepang di sini sangat dominan," papar Hidayat.

Pemerintah menargetkan, perundingan akan rampung setidaknya di pengujung Mei 2014, meski tidak ada perjanjian mengikat mengenai batas waktu perundingan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×