Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menyetujui 10 Plan of Development (PoD) yang diajukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Persetujuan tersebut memberikan tambahan cadangan terbukti minyak dan gas bumi sebanyak 91,83 juta Barrels of Oil Equivalent (MMBOE) dan menghasilkan rencana investasi.
Rabu (2/6), Deputi Operasi SKK Migas, merangkap Plt Deputi Perencanaan SKK Migas Julius Wiratno mengatakan, penambahan cadangan dari 10 POD ini lebih besar dari perkiraan awal.
“Pada saat perencanaan, kami memprediksikan persetujuan 10 POD ini akan memberikan tambahan cadangan 5,3% dari target penambahan cadangan tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 625 juta BOE. Tetapi bersyukur, ternyata hasil evaluasi menunjukkan ada penambahan cadangan sebesar 91,83 juta BOE atau sekitar 15% dari target tahun 2021,” kata Julius dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Kamis (3/6).
Asal tahu saja, sepanjang tahun 2021 SKK Migas menargetkan memproses 28 PoD untuk mendapatkan tambahan cadangan sebesar 625 juta BOE.
Baca Juga: Pengamat: Insentif hulu migas diperlukan demi jaga keekonomian lapangan
Julius menambahkan, apabila target tahun 2021 dapat tercapai, maka selama 4 (empat) tahun berturut-turut SKK Migas berhasil mendapatkan penambahan cadangan lebih dari yang diproduksikan pada tahun tersebut (atau biasa disebut Reserve Replacement Ratio lebih dari 100%).
“Untuk mengejar target, saat ini kami sedang melakukan pembahasan PoD lainnya, utamanya yang dijadwalkan disetujui pada tahun 2021. Namun ada beberapa PoD yang pengajuan-nya membutuhkan insentif untuk membantu meningkatkan keekonomian lapangan. Untuk itu, SKK Migas bersama KKKS terkait sedang melakukan pembahasan bersama di Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan,” terang dia.
Evaluasi PoD yang tidak membutuhkan insentif, diharapkan dapat diselesaikan pada bulan September 2021. Sedangkan evaluasi PoD yang membutuhkan insentif dilakukan pembahasan secara paralel.
“Harapannya, saat insentif disetujui Pemerintah, maka pembahasan akan di speed up sehingga di bulan November 2021 nanti diperkirakan target 100% RRR sudah tercapai,” tambah Julius.
Sebelumnya pemerintah telah menyetujui pemberian insentif untuk beberapa wilayah kerja seperti PHM dan PHSS.
Baca Juga: Sektor hulu migas menanti pemberian insentif fiskal guna dorong lifting migas
SKK Migas dan Kementerian ESDM memang sedang berupaya meningkatkan cadangan terbukti Indonesia melalui berbagai kegiatan, baik yang dapat menghasilkan tambahan cadangan pada jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
Usaha ini mendesak dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi impor BBM Indonesia. Sebagai gambaran, konsumsi BBM saat ini sekitar 1,6 juta barel per hari (bopd) sementara produksi nasional hanya sekitar 700.000 bopd.
Julius pun memastikan, gap akan meningkat seiring meningkatnya kebutuhan BBM. Untuk itu dibutuhkan produksi migas nasional yang lebih tinggi. Hal ini juga demi menekan angka impor migas ke depannya.
"Cita-cita produksi 1 juta barrel minyak di 2030 belumlah mencukupi kebutuhan minyak secara nasional, namun setidaknya GAP dengan konsumsi dapat dikurangi. Dengan insentif yang diberikan oleh Pemerintah maka kami harapkan tingkat produksi migas di masa mendatang dapat ditingkatkan, yang dimulai dengan capaian RRR yang tinggi,” pungkas Julius.
Selanjutnya: Siap-siap, mulai tahun 2022 tak semua pelanggan 450 VA terima subsidi listrik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
