/2014/04/16/898723394.jpg "Pemerintah tak serius lakukan konversi energi")
Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pemerintah Jokowi diminta untuk konsisten dan serius dalam mewujudkan program konversi energi ke gas bumi yang telah dimulai pada pemerintahan sebelumnya. Upaya untuk mendorong penggunaan gas bumi dinilai akan menjadi salah satu solusi untuk memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) yang banyak diimpor.
Staf ahli Pusat Studi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan, ketergantungan terhadap BBM menjadikan Indonesia sulit mewujudkan kemandirian energi. Padahal Indonesia memiliki sumber energi alternatif lain yang dapat dikembangkan.
“Program konversi energi ke gas bumi jangan dilupakan, mentang-mentang harga minyak sedang turun. Justru saat ini adalah momentum yang tepat untuk mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi agar percepatan pemanfaatan gas dapat terwujud,” ujarnya, Kamis (2/7).
Dalam salah satu bagian Nawacita yang menjadi visi pemerintahan Jokowi disebutkan, bahwa pemerintah akan mewujudkan kedaulatan energi dengan mengurangi impor BBM dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan, termasuk dengan membangun pipa gas. Pembangkit listrik untuk mensuplai kebutuhan energi juga akan difokuskan menggunakan bahan bakar gas bumi dan batubara, dimana sumbernya sangat besar di dalam negeri.
Fahmi menambahkan, pemerintah harus mendukung upaya BUMN energi seperti PGN dan Pertamina yang terus membangun infrastruktur untuk mendorong penggunaan gas bumi. Pembangunan infrastruktur gas bumi merupakan investasi jangka panjang dan tidak bisa hanya mengandalkan peran BUMN energi semata.
Untuk bisa mewujudkan konversi energi ke gas, harus tercipta sinergi yang melibatkan seluruh stakeholders.
Perwujudannya adalah antara pasokan, infrastruktur dan pembentukan pasarnya harus berjalan beriringan. Salah satu contohnya, pemerintah dapat mendorong pembangkit listrik PLN menggunakan gas bumi. Dengan demikian, gas bumi yang banyak diproduksi di dalam negeri tidak terus menerus di ekspor, sementara infrastruktur yang dibangun BUMN dapat dioptimalkan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur itu butuh waktu panjang dan biaya besar, itupun tidak mungkin akan langsung untung. Karena itu inisiatif PGN dan Pertamina dalam membangun infrastruktur harus didukung dengan sumber pasokan dan pasar yang jelas. “Disini peran pemerintah dibutuhkan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak sia-sia,” tegas mantan anggota tim reformasi tata kelola migas kementerian ESDM itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
