Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 gigawatt (GW) dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dengan mayoritas sumbernya adalah energi baru terbarukan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun serta mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT).
“RUPTL ini sudah kami bahas bersama PLN dan kami sosialisasikan ke Menteri BUMN serta Menteri Keuangan. Dalam periode 2025-2034, sekitar 60% penambahan kapasitas pembangkit akan menggunakan energi baru terbarukan. Ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam transisi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca,” kata Bahlil ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (15/1).
Baca Juga: Rencana Penambahan Kapasitas Listrik 71 GW 70% dari EBT, Bagaimana Pendanaannya?
Bahlil menjelaskan, dalam RUPTL terbaru, penggunaan EBT akan mendominasi pengembangan sektor kelistrikan dengan target mencapai 60% dari total penambahan kapasitas.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan jaringan transmisi supergrid sepanjang 48.000 kilometer persegi untuk mendukung sistem kelistrikan nasional.
“Supergrid ini menjadi prioritas dan sedang kami kaji pendanaannya. Internal Rate of Return (IRR) untuk pembangunan jaringan transmisi ini hanya sekitar 3-4%, berbeda dengan pembangkit listrik yang lebih tinggi. Oleh karena itu, skema pendanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan,” tambah Bahlil.
Bahlil bilang investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1.100 triliun. Rinciannya, sekitar Rp 400 triliun untuk pengembangan jaringan transmisi dan Rp 600 triliun hingga Rp 700 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik, dengan sebagian besar pendanaan diharapkan berasal dari sumber dalam negeri.
“Pendanaannya tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian besar berasal dari dalam negeri melalui skema Power Purchase Agreement (PPA) dan Independent Power Producer (IPP),” tegas Bahlil.
Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) Zulfan Zahar mendukung rencana penambahan kapasitas listrik 71 GW dengan mayoritas dari EBT.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Peningkatan Kapasitas Listrik 71 GW, 70% dari EBT
"Kami siap dukung. Kami berharap tendernya bisa sekaligus kuotanya dalam satu kali tender. Kemudian tender betul-betul mengikuti acuan, baik terkait tarif dan mekanismenya," kata Zulfan kepada Kontan, Rabu (15/1).
Menurut Zulfan, selama ini cukup banyak proyek yang mangkrak karena regulasi lama, sehingga saat ini dibutuhkan percepatan pelaksanaan lelang.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengungkapkan, PLN akan menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan rencana penambahan kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt (GW) dengan 70% berasal dari energi baru terbarukan (EBT), seperti yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2030.
Menurut Fabby, pendanaan dan strategi yang tepat menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Rencana tersebut merupakan bagian dari strategi transisi energi yang sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan kebijakan dekarbonisasi untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih awal.
